Pelemahan demokrasi Indonesia di era pemerintahan Joko Widodo seperti dalam laporan The Economist sejalan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Belakangan, pemerintah bersikap intimidatif dan represif terhadap ekspresi rakyat yang kritis.
- Warga Antre Beli Sembako Murah hingga Pingsan, Ini Usul Al-Hasanah Foundation kepada Presiden Jokowi
- Rencana Jokowi Sematkan Pangkat Jenderal ke Prabowo, TB Hasanuddin: Dalam TNI Tak Ada Pangkat Kehormatan
- Apakah Prabowo Bakal Disetir Jokowi Jika Jadi Presiden?
"Rakyat memberikan kritik melalui mural saja malah kemudian diburu," kata Jurubicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, Sabtu (21/8).
Belum lagi intimidasi terhadap pihak-pihak yang kritis kepada pemerintah, berupa peretasan akun media sosial, doxing, maupun serangan buzzer secara terorganisir juga masif terjadi di era Jokowi.
Makin miris, fakta tersebut diperparah dengan lemahnya penegakan hukum. Sebut saja buronan kasus dugaan korupsi yang juga bekas politisi PDIP, Harun Masiku hingga kini tak jelas keberadaannya.
"Rakyat memberikan kritik diburu, Harun Masiku masih bebas bergentayangan," sesalnya.
Lebih lanjut, Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat ini berharap Presiden Jokowi segera mengevaluasi pemerintahannya. Sehingga, demokrasi di Tanah Air segera membaik sepeda sediakala.
"Kita berharap Jokowi di sisa jabatannya benar-benar memiliki komitmen melakukan koreksi total agar demokrasi Indonesia bisa kembali membaik dan memiliki nama baik di dunia internasional," pungkasnya dilansir Kantor Berita Politik RMOL.
- Aktifis 90 Soroti Pernyataan Ketua MPR Yang Ingkari Demokrasi
- Warga Antre Beli Sembako Murah hingga Pingsan, Ini Usul Al-Hasanah Foundation kepada Presiden Jokowi
- Rencana Jokowi Sematkan Pangkat Jenderal ke Prabowo, TB Hasanuddin: Dalam TNI Tak Ada Pangkat Kehormatan
