Aktifis dan pemerhati demokratisasi Wawan Leak menyoroti pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet yang menyatakan tidak ada partai politik yang menjadi oposisi.
- Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu Bisa Jadi Test the Water
- Tak Heran Gebyar Gemoy di Surabaya Sepi, Pengamat: Hanya Gimmick Politik yang Minim Isi dan Substansi
- Dampak Elektoral Jadi Penyebab PKS dan Demokrat Belum Merapat ke Nasdem
Menurut Bung Leak, demikian akrab dipanggil ini menilai BamSoet sangat tidak bijak dan cenderung mengingkari semangat demokratisasi di Republik Indonesia. Pernyataan dari Ketua MPR telah membangun status quo dan tirani.
"Pernyataan bahwa tak ada partai politik yang menjadi oposisi, dan asas musyawarah mufakat yang menjadi solusi yang terlontar dari ketua MPR Bambang Sosatyo, sangat tendensius dan cenderung membangun tirani dan status quo," ujar Leak, Aktifis Demokrasi, Senin (15/04) dikutip Kantor Berita RMOLJatim.
Dia menegaskan Republik Indonesia sangatlah carut marut di tata kelola berbangsa dan bernegara, dikarenakan tidak berfungsinya kontrol sosial rakyat. Dan dalam hal ini peran partai politik dibutuhkan untuk keseimbangan melalui orang-orang di legislator yang mengambil peran dan fungsi tersebut.
"Selama ini tidak bisa dipungkiri, bahwa peran legislator sangat lemah menjadi wakil rakyat di parlemen. Kecenderungan membebek dan mengamini kekuasaan sangatlah kental," tandasnya.
Bung Leak menambahkan banyak perundangan yang sangat mencederai hati rakyat terlahir karena permufakatan di lingkup parlemen. Seperti Omnibus Law, Presiden Tresshold dan masih banyak lagi sajian dari kemandulan peran legislator di Republik ini.
"Nah, sekarang dijawab dengan pernyataan Bamsoet yang seolah tidak memerlukan oposisi baik di parlemen dalam hal ini partai politik, pun juga dari civil society," imbuh Leak yang malang melintang membangun basis masyarakat sadar demokrasi di Jawa Timur.
Mantan aktifis era 80 dan 90 an ini menilai tidak sepantasnya Ketua MPR Bamsoet menyampaikan pernyataan tersebut, yang seolah melegalkan sajian dari rezim dengan tirani dan kaum oligarkhinya. Mestinya DPR /MPR sebagai penyeimbang dan lakukan fungsi kontrol sosial pada rezim.
"Bukan malah seolah menabukan oposisi dan kontrol sosial. Atau mungkin Bamsoet tidak memahami bahwa selama ini asas musyawarah hanya berpihak pada elit politik dan kaum oligarkhnya, dan sama sekali tidak sampai di perut rakyat," ujar Leak.
"Dan lebih eloknya Ketua MPR Bambang Soesatyo menarik pernyataannya tersebut, bila memang dia berdiri dan duduk mewakili rakyat di Republik ini.
Bila tidak menarik pernyataan tersebut, artinya dia lebih berpihak pada kaum oligarki, yang jelas menyengsarakan kehidupan rakyat," pungkasnya.
- Caleg PDIP Kota Madiun Jelaskan Substansi Pemilu yang Demokratis
- PDIP, PPP, Nasdem, PKS, dan PKB Didorong Jadi Oposisi Demi Menyelamatkan Demokrasi
- Rektor UII Sebut Indonesia Alami Kemunduran Demokrasi
