Pondok kesehatan desa (Ponkesdes) menjadi salah satu andalan program pelayanan kesehatan Pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Timur, namun sayang Ponkesdes di Situbondo ini justru terancam tidak bisa lagi memberikan pelayanan, lantaran anggaran untuk tenaga kesehatan tidak bisa lagi diberikan oleh Pemprov.
- Pastikan Pemudik Lancar Tanpa Kendala, Pj Gubernur Adhy Bersama Menko PMK Tinjau Pelabuhan Jangkar Situbondo
- Grebek Rumah Penjual Pil Dextro di Banyuglugur Situbondo, Polisi Temukan Ribuan Pil
- Gelar Pasar Murah di Situbondo Jelang Nataru, Gubernur Khofifah: Stok Beras dan Sembako Aman di Jatim
Kepastian itu terungkap, saat puluhan perawat yang tergabung dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI (PPNI), mendatangi Komisi IV DPRD, Jumat (27/8). Dalam pertemuan itu dibahas terkait bantuan keuangan untuk honor nakes di Ponkesdes akan dihapus, dan bisa dipastikan tahun 2022 sudah tidak ada lagi anggaran bagi nakes Ponkesdes.
"Isu bahwa anggaran untuk Ponkesdes akan ditiadakan itu sudah lama, tetapi kami tetap memperjuangkan bagaiaman nakes yang berada di Ponkesdes bisa dipertahankan. Kami sudah merencanakan membahas ini bersama Gubernur dan Dinas Kesehatan Provinsi," ujar Ketua PPNI Situbondo, Agung Setyanto, dihadapan Komisi IV.
Masih menurut pria yang juga Kepala Bidang SDM, pada Dinas Kesehatan Situbondo ini, dirinya sebagai anggota PPNI akan memperjuangkan bagaimana nakes Ponkesdes khususnya, tetap bisa berjalan. Keinginan itu cukup beralasan, karena Ponkesdes cukup penting peranannya, dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di tingkat desa.
"Ini program satu-satunya di Indonesia, yaitu di Jawa Timur. Ponkesdes ini adalah hasil studi banding Pemprov pada tahun 2010 lalu, waktu itu Pak Karwo dan Gus Ipul ke Cina, disana itu pelayanan kesehatan bahkan hingga ke tingkat RT. Dari situlah kemudian diaplikasikan di Jawa Timur, kami sangat menyayangkan jika Ponkesdes ini kemudian ditiadakan," beber Agung lagi.
Lebih jauh Agung nenegaskan, jika status nakes di Ponkesdes adalah tenaga kontrak Pemprov. Jika memang nantinya Ponkesdes tidak bisa dilanjutkan oleh Pemprov, maka PPNI berharap agar ada upaya dari Pemerintah Kabupaten, bagaimana nakes Ponkesdes bisa masuk di rekturmen tenaga PPPK, dengan tujuan agar Ponkesdes bisa tetap jalan dan memberikn pelayanan kesehatan di tingkat desa.
"Honor itu dari Pemprov dan ada subsidi juga dari Pemkab, sampai bulan April 2021 ini sudah diterima pada Mei lalu, informasinya ini honor hanya sampai pada Agustus saja dari Pemprov, selanjutnya seperti apa kami juga belum mengetahui juga, yang jelas nakes Ponkesdes itu sudah mengabdi hingga belasan tahun," jelasnya lagi.
Sementara itu, Ketua Komisi IV, H Tolak Atin menegaskan, akan ikut memperjuangkan nasib nakes baik yang berada di Ponkesdes, maupun di tempat lain, agar pemerintah setempat mau menyikapi persoalan tersebut.
"Harus ada komitmen dari Pemkab terkait ini, baik melalui jalur komunikasi politik maupun pemerintahan, kami tetap akan mendorong agar Pemkab memperhatikan persoalan ini, terlebih ketika provinsi tidak lagi menganggarkan nakes Ponkesdes," ujar Tolak Atin.
Lebih lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, jika pihknya akan terus mengawal bagaimana nasib tenaga kesehatan pada Ponkesdes khususnya bisa tetap dipertahankan, karena itu menyangkut persoalan nasib, terlebih banyak nakes Ponkesdes yang memiliki masa kerja hingga belasan tahun.
"Tolong kami minta kepada Dinkes nantinya juga bisa memberikan catatan kepada kami, berapa besaran anggaran yang dibutuhkan ketika Ponkesdes harus tetap jalan, kebetulan di Komisi IV ini juga banyak anggota yang berada di badan anggaran," beber Tolak lagi.
Komisi IV pun berjanji, akan tetap melakukan upaya bagaimana Ponkesdes tetap berjalan, tentunya dengan mendorong agar Pemkab mau berkomitmen untuk memperhatikan nakes, baik di Ponkesdes maupun ditempat lain.
Diketahui, dari 132 desa ada 100 Ponkesdes, 85 diantaranya diisi oleh nakes yang selama ini dihonor melalui dana bantuan Pemprov Jatim. Jika benar Pemprov sudah tidak memberikan bantuan keuangan, maka bisa dipastikan program andalan itu akan hilang, meski selama ini sangat dibutuhkan masyarakat.
- Pastikan Pemudik Lancar Tanpa Kendala, Pj Gubernur Adhy Bersama Menko PMK Tinjau Pelabuhan Jangkar Situbondo
- Grebek Rumah Penjual Pil Dextro di Banyuglugur Situbondo, Polisi Temukan Ribuan Pil
- Gelar Pasar Murah di Situbondo Jelang Nataru, Gubernur Khofifah: Stok Beras dan Sembako Aman di Jatim
