Pengumuman hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Probolinggo, menetapkan sejumlah tersangka baik yang memberi maupun penerima suap lelang jabatan kepala desa.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menerangkan, dari 10 orang yang sudah di amankan KPK dalam OTT di Probolinggo pada Senin dini hari (30/8), ditetpkan empat orang tersangka penerima suap.
- KPK Amankan Barang Bukti Rp2,6 Miliar dalam OTT Terkait Suap Proyek di Dinas PUPR OKU
- Delapan Orang Diamankan KPK dalam OTT di OKU, Termasuk Anggota DPRD
- Diduga Tilap Uang Retribusi Masuk Wisata Sarangan Magetan, 5 ASN Terkena OTT
"Sebagai penerima, ini ada HA kemudian yang kedua PTS, dan ketiga DK, dan keempat MR," ujar Alexander dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa dini hari (31/8).
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menerangkan, dari 10 orang yang sudah di amankan KPK dalam OTT di Probolinggo pada Senin dini hari (30/8), ditetpkan empat orang tersangka penerima suap.
"Sebagai penerima, ini ada HA kemudian yang kedua PTS, dan ketiga DK, dan keempat MR," ujar Alexander dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa dini hari (31/8).
Keempat tersangka yang disebutkan inisialnya oleh Alexander itu di antaranya terdapat nama Bupati Probolinggo, yaitu Puput Tantriana Sari (PTS), dan sang suami yang merupakan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Hasan Aminuddin (HA).
Sementara dua orang lainnya yang menerima suap iala Doddy Kurniawan (DK) selaku Camat Krejengan, dan Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton.
Selain keempat orang penerima suap tersebut, KPK juga menetapkan 18 tersangka pemberi suap yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintahan Kabupaten Probolinggo.
Mereka di antaranya Sumarto, Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho’im, Ahkmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, Nuruh Huda, Hasan, Sahir, Sugito dan Samsuddin.
Alexander menyatakan, 18 orang pemberi suap tersebut memberikan uang kepada PTS melalui HA sebesar Rp 20 juta, ditambah dalam
bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta/hektar, jika ingin menjadi pejabat Kepala Desa yang purnatugas.
Para ASN yang akan menjabat sebagai Pejabat Kepala Desa akan mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa, karena ada pengunduran waktu pemilihan serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo, yang awalnya diagendakan pada 27 Desember 2021 dilakukan pengunduran jadwal pemilihan.
"Sehingga terhitung 9 September 2021 terdapat 252 Kepala Desa dari 24 Kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat," terang Alexander.
Adapun 18 orang yang memberikan suap, SO dkk, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- KPK Pastikan Pendalaman Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Indonesia Terus Berlanjut
- Bupati Probolinggo Gus Haris Buka Ngaji Budaya, Probolinggo Luar Biasa
- MAKI Desak KPK Umumkan Identitas 2 Tersangka Korupsi Dana CSR BI
