Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia 27/2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, dikabarkan akan segera dicabut.
- Menkumham Sahkan Plt Ketum Mardiono, Semoga Tak Ada Lagi Kubu-kubuan dan Kediktatoran di PPP
- Moeldoko Gugat Menkumham, Demokrat: Memalukan, Harusnya Bantu Presiden Jokowi Fokus Atasi Covid-19
- Demi Integritas Negara, Didi Irawadi Yakin Menkumham Tidak Akan Berani Macam-macam Pada Demokrat
Menurut kabar yang beredar, pencabutan peraturan itu telah mempertimbangkan Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang turun ke level tiga.
Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir tidak bisa membenarkan. Kata dia, kabar tersebut perlu ditanyakan terlebih dahulu kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly.
Dia berharap Yasonna dapat mempertimbangkan segala aspek dalam melihat situasi pandemi Covid-19 di Indonesia sebelum membuka pintu bagi warga negara asing
"Kita melihat kondisi negara kita, apakah sudah siap untuk dibuka untuk itu (perjalanan WNA), jadi kami akan menanyakan ke Menkumham di rapat nanti," ujar Adies di Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/9).
Secara pribadi, legislator Partai Golkar ini berharap pencabutan itu ditunda. Pasalnya, situasi penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia masih belum cukup stabil.
"Kalau situasi masih seperti sekarang mungkin ditahan dulu, dipelajari lagi," pungkasnya seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
- Menkumham Sahkan Plt Ketum Mardiono, Semoga Tak Ada Lagi Kubu-kubuan dan Kediktatoran di PPP
- Moeldoko Gugat Menkumham, Demokrat: Memalukan, Harusnya Bantu Presiden Jokowi Fokus Atasi Covid-19
- Demi Integritas Negara, Didi Irawadi Yakin Menkumham Tidak Akan Berani Macam-macam Pada Demokrat
