Polisi harus segera mengusut tuntas pembobolan data pribadi melalui aplikasi PeduliLindungi milik Kementerian kesehatan.
- Kemenkes Bantah Ada Data Bocor, Ajak Masyarakat Tetap Pakai Peduli Lindungi
- Soal Bocornya Sertifikat Vasin Presiden, Haris Rusli Moty: Jika Pemerintah Mau Berbohong, Tolong Pakai Logika
- Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi Tidak Bisa Asal Rampung
Setelah menangkap dua orang tersangka pembobol, polisi harus mampu mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas keamanan data di aplikasi tersebut.
Begitu desak mantan Kepala Sekretariat Direktorat Relawan Tim Kampanye Nasional Jokowi Jay Octa dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (5/9).
“Harus dikejar sampai tingkat penanggung jawab atas keamanan data di aplikasi PeduliLindungi,” katanya
Jay mempertanyakan soal lemahnya sistem keamanan di aplikasi PeduliLindungi sehingga gampang dibobol. Padahal, seharusnya sistem keamanan di aplikasi tersebut terjamin.
“Karena ini bukan hanya soal pemalsuan sertifikat vaknisasi saja. Tetapi juga menyangkut keamanan data pribadi para pengguna aplikasi PeduliLindungi,” ujarnya.
Oleh karena itu, Jay meminta aparat kepolisian melanjutkan penangkapan para tersangka pembobol sistem aplikasi PeduliLindungi dan para tersangka pemesan sertifikat vaksinasi palsu dengan mengejar penanggung jawab keamanan aplikasi tersebut.
“Jadi nanti publik akan tahu pihak -pihak yang bertanggung jawab atas lemahnya sistem keamanan di aplikasi itu,” tandasnya.
Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya berhasil meringkus dua orang tersangka berinisial HH dan FH yang menjual sertifikat vaksinasi palsu di aplikasi Peduli Lindungi. Modus operandinya, mereka membobol sistem aplikasi tersebut dan memasukkan data pemesan sertifikat vaksinasi palsu.
Menurut Kapolda Metro Jaya, Jaya Inspektur Jenderal Mohammad Fadil Imran, salah seorang tersangka, HH, bekerja sebagai staf tata usaha di Kelurahan Muara Karang, Jakarta Utara.
“Dia punya akses ke aplikasi tersebut," katanya, Jumat (3/9).
- Migor Sudah jadi Kebutuhan Pokok, PKS: Pemerintah Jangan Persulit Masyarakat
- Beli Migor Harus Pakai PeduliLindungi, DPRD: Menyusahkan Rakyat!
- Masyarakat Dibatas Beli Migor Curah, Semoga Tak Ada Panic Buying
