Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dan 50 orang pegawai KPK yang gagal alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) disarankan untuk segera mencari pekerjaan baru. Mereka juga diminta untuk tidak menyibukkan diri dengan mengajak LSM untuk mengganggu KPK.
- Masyarakat Diminta Positive Thinking Atas Terbitnya Perppu Ciptaker
- Ali Ngabalin Klaim Perppu Ciptaker Terbit Karena Krisis Global
- Ali Ngabalin Singgung Eyang Kakung, Diminta Tak Sebar Fitnah
Permintaan ini disampaikan langsung oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Ngabalin menanggapi putusan MK yang menyatakan TWK KPK dalam peralihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) sudah konstitusional dan putusan MA yang menolak gugatan pegawai KPK.
"Baik MK maupun Mahkamah Agung itu kan lembaga tinggi negara. Dalam mengambil keputusan pasti profesional, melihat data fakta di lapangan, melihat regulasi, melihat apa segala macam kan dalam memutuskan suatu masalah," tegasnya dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Minggu siang (12/9).
Atas dasar itu, Ali menyarankan kepada Novel Baswedan untuk segera move on. Caranya dengan mencari pekerjaan baru.
“Saya sudah bilang, kau (Novel) punya pengalaman, kau punya ilmu, kau punya integritas, cari lah lembaga lain untuk bisa mengabdi kepada bangsa dan negara ini, bukan hanya di KPK," katanya.
Ali Ngabalin pun juga meminta Novel Baswedan dkk untuk tidak terus mendesak-desak Presiden Joko Widodo. Karena, Presiden Jokowi merupakan sosok warga negara yang taat pada hukum.
Jokowi, sambungnya, tidak mungkin menabrak aturan UU hukum yang ada, apalagi melanggar putusan MK dan MA.
"Jadi, nggak usah lagi ganggu-ganggu KPK, nggak usah lagi ganggu-ganggu mendesak-desak, ajak-ajak LSM kemudian mau tongkrongin KPK, kemudian mau ganggu-ganggu presiden, sudah!" tutup Ali.
- Temuan Pungli Rutan KPK Jadi Rebutan
- Novel Baswedan Sebaiknya Tonjolkan Hasil Kerja ASN Polri Ketimbang Sibuk Lemahkan KPK
- Salsabila Datangi Novel Baswedan Klarifikasi Soal Rumor Jalin Asmara dengan Ketua KPK Firli Bahuri
