Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) telah memiliki kekuatan hukum yang bersifat final dan binding. Untuk itu, Novel Baswedan dan 50 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lainnya harus legawa dan tak lagi memperdebatkan serta mendengungkan isu yang tidak benar.
- Temuan Pungli Rutan KPK Jadi Rebutan
- Novel Baswedan Sebaiknya Tonjolkan Hasil Kerja ASN Polri Ketimbang Sibuk Lemahkan KPK
- Salsabila Datangi Novel Baswedan Klarifikasi Soal Rumor Jalin Asmara dengan Ketua KPK Firli Bahuri
Pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam mengatakan, dengan adanya putusan MA yang keluar setelah putusan MK, maka Novel Baswedan cs harus patuh dan menjalankan dengan sebagaimana mestinya.
"Saya kira produk hukum putusan baik MA maupun MA merupakan produk hukum yang harus ditaati oleh siapapun, tidak terkecuali pegawai KPK," ujar Saiful, seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (14/9).
Bahkan sudah semestinya juga berlaku azas self respect atas putusan tersebut tidak hanya kepada pegawai KPK, akan tetapi bagi Komnas HAM dan Ombudsman serta lembaga lainnya.
"Tidak perlu diperdebatkan lagi, mereka harus legowo dengan itu semua, sehingga tidak perlu ada perdebatan-perdebatan antara satu dengan yang lainnya. Karena saya kira hal tersebut berlaku pronsip res judicata, yang berarti putusan hakim harus dihargai dan dilaksanakan oleh semua," pungkas Saiful.
- Gus Muhdlor Ditetapkan Tersangka Korupsi oleh KPK
- KPK Kembali Panggil Satu Saksi Dugaan Korupsi Gedung Pemkab Lamongan
- Masyarakat Sidoarjo Bersatu Desak KPK Tetapkan Tersangka Bupati Gus Muhdlor
