Penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah kota (Pemkot) Madiun pada 2024 meningkat dari tahun sebelumnya. Meski meningkat namun peringkatnya turun.
Ombudsman
Pemkot Surabaya dan Ombudsman RI Tandatangani MoU untuk Tingkatkan Pelayanan Publik dan Wujudkan Pemerintahan Anti Maladministrasi
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Ombudsman Republik Indonesia (RI) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang "Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemkot Surabaya" di Ruang Kerja Wali Kota, Jumat (29/11).
Ahmad Muzani: Ombudsman Jembatan Pemerintah Tingkatkan Pelayanan Publik
Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto dan anggota komisi II DPR RI Ahmad Muzani keduanya menjadi pembicara dalam acara yang bertajuk sosialisasi dan diskusi publik peningkatan akses dan pengaduan pelayanan publik. Acara ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan menyerap laporan masyarakat.
Ketua KPK Firli Bahuri Tak Ingin Berpolemik Soal Ombudsman
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri memastikan pihaknya telah memberikan jawaban melalui surat terkait pemeriksaan yang dilakukan Ombudsman RI atas laporan soal pemberhentian Brigjen Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK yang berakhir masa tugasnya.
Ombudsman Tidak Berwenang Urusi Pemberhentian Endar dari KPK
Pemberhentian Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini bergulir di Ombudsman RI menjadi polemik.
Di Hadapan Ombudsman, Gus Muhdlor Optimis Pelayanan Publik Sidoarjo Dapat Nilai Zona Hijau Kualitas Tertinggi
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor menerima kunjungan perwakilan Ombudsman RI di Pendopo Delta Wibawa, (19/5/2023).
Pemerintah Didesak Segera Tetapkan KLB Gangguan Ginjal Akut Anak
Ombudsman RI meminta pemerintah agar menyikapi serius gangguan ginjal akut yang menginfeksi ratusan anak di 22 provinsi dengan cara menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB).
Bupati Yuhronur Resmi Buka Pendampingan Pelayanan Ombudsman
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi membuka secara resmi pendampingan evaluasi penilaian kepatuhan standar pelayanan oleh Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, di Ruang Airlangga Setda Kabupaten Lamongan.
Maksimal Dalam Pelayanan Publik, Bondowoso Raih Penghargaan Dari Ombudsman RI
Kabupaten Bondowoso mendapatkan predikat daerah dengan kepatuhan tinggi dalam bidang pelayanan publik oleh ombudsman RI, Senin (31/1).
Ombudsman Temukan Lima Dugaan Maladministrasi di Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Pupuk subsidi yang didistribusikan Kementerian Pertanian (Kementan) ditemukan sejumlah permasalahan administrasi oleh Ombudsman RI.
Ombudsman: WBP yang Langgar Persyaratan Cuti Bersyarat Harusnya Ditarik ke Lapas
Vincentius Titih Gita (VTG) yang masih berstatus sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan, (WBP) yang tengah cuti bersyarat namun diduga melakukan pesta miras harus ditarik lagi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Sebab itu melanggar persyaratan cuti bersyarat.
Selain Novel Bawesdan Cs, Komnas HAM dan Ombudsman Harus Legawa Terima Putusan MA dan MK
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) telah memiliki kekuatan hukum yang bersifat final dan binding. Untuk itu, Novel Baswedan dan 50 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lainnya harus legawa dan tak lagi memperdebatkan serta mendengungkan isu yang tidak benar.
Ombudsman dan Komnas HAM Harus Minta Maaf ke Pimpinan KPK hingga Presiden Soal TWK
Gugatan uji materi Peraturan Komisi (Perkom) 1/2021 terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diajukan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif ditolak Mahkamah Agung (MA) maupun Mahkamah Konstitusi (MK).
Putusan MA Tamparan Keras Bagi Ombudsman, Komnas HAM dan 57 Pegawai KPK Nonaktif
Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak gugatan uji materi Peraturan Komisi (Perkom) 1/2021 terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
13 Pokok Keberatan KPK Atas LAHP Ombudsman Tentang Peralihan Status Pegawai KPK
Pernyataan keberatan resmi disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti tindakan korektif yang disarankan Ombudsman RI dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) mengenai dugaan penyimpangan prosedur dalam proses peralihan status pegawai KPK menjadi ASN.