Ratusan truk fuso menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Banyuwangi. Aksi itu menolak kebijakan pemerintah tentang aturan dimensi muatan yang disebut over dimensi dan over load (odol).
- Dua Kelompok Massa Pendemo di Gedung DPR Saling Dorong dan Adu Mulut
- Polisi Ciduk Dua Mahasiswa Tak Berjaket Almamater saat Demo Protes Jokowi
- Disambut Demo di Hari Pertama Bertugas, Ini Janji Pj Bupati Bangkalan
Selain truk fuso para driver kendaraan logistik itu juga ada yang membawa pikap L300 dan mobil pribadi. Peserta aksi mulai memadati sepanjang Jalan A Yani sejak pukul 10.00 WIB, Senin (22/11/2021).
"Jika peraturan ini diberlakukan, maka kami pastikan semuanya akan terdampak. Termasuk harga-harga sembako dan logistik lain akan naik semua," teriak orator lewat pengeras suara disambut teriakan"betul" peserta demo di depan Kantor Bupati Banyuwangi, dikutip Kantor Berita RMOLJatim.
Selain itu orator juga juga mengancam akan menduduki Kantor Bupati Banyuwangi bila tidak ditemui secara langsung oleh Bupati Ipuk Fiestiandani Azwar Anas.
Sekitar pukul 11.20 WIB Plt Kadishub Banyuwangi Wijayanto didampingi perwakilan pejabat BPTD Jatim menemui peserta aksi. Mereka dijanjikan akan difasilitasi untuk pergi ke Jakarta. Supaya dapat menyampaikan aspirasinya secara langsung dihadapan Dirjen Perhubungan Darat.
"Teman-teman akan kita fasilitasi untuk bertemu dengan dirjen perhubungan darat. Agar dapat menyampaikan langsung ke pusat," katanya.
Selang beberapa menit kemudian, beberapa perwakilan sopir logistik itu diterima dalam audiensi bersama Plt Kadishub Banyuwangi, perwakilan BPTD Jatim dan sejumlah pejabat terkait lainnya.
Usai melakukan audiensi namun perwakilan driver logistik mengaku tidak ada solusi yang dapat diberikan oleh para pejabat yang menemuinya.
Sebab, per 1 November 2021, driver logistik yang kendaraannya dimodifikasi tidak dapat melakukan uji kir, sehingga tidak dapat membawa muatan secara resmi.
"Batalkan SE odol atau revisi kebijakan itu. Solusi yang kami minta bisa uji kir untuk bisa mengirim ke seluruh negeri," kata Penanggungjawab Aksi, Slamet Barokah.
Bila regulasi itu diberlakukan, menurutnya akan berdampak terhadap masyarakat secara luas.
"Jika peraturan ini diberlakukan kami pastikan semua akan terdampak. Termasuk harga-harga sembako akan naik semua," tegasnya.
Padahal, sambung Farid Hidayat, selama masa Pandemi Covid-19, seluruh driver logistik berani untuk nekat masuk ke wilayah yang pada waktu itu berstatus zona merah PPKM atau bahkan hitam.
"Kami para driver logistik ini saat PPKM berani dan nekat masuk ke daerah-daerah zona merah atau zona hitam karena corona. Kalau enggak ada kami bagaimana nasib mereka," paparnya.
Hingga pukul 13.30 WIB peserta aksi masih bertahan di lokasi. Bahkan, massa mengancam akan menduduki kantor Bupati Banyuwangi hingga memblokade Pelabuhan Ketapang Banyuwangi yang termasuk objek vital nasional.
- Pilkada 2024, 100 Kiai Banyuwangi Deklarasi Dukung Gus Munib Calon Bupati
- Pelayanan Publik Banyuwangi Meraih Predikat Kepatuhan Tertinggi dari Ombudsman RI
- Nelayan Banyuwangi Terima 2 Kapal Ikan Rampasan Illegal Fishing dari KKP
