Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) telah melaporkan Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) ke Polda Metro Jaya atas dugaa kolusi dan nepotisme bisnis PCR.
- BBM Euro 5 Bisa Pangkas Subsidi Energi Hingga Rp 50 Triliun
- Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Segera Dilanjutkan, Luhut: Sudah Deal dengan China
- SBY Tidak Kaget Jokowi Beri Banyak Tugas ke Luhut
Menanggapi laporan tersebut, aktivis Petisi 28, Haris Rusly Moti mengingatkan kepada Luhut untuk patuh pada proses hukum yang berjalan.
“Jika LBP merasa tak terlibat KKN penyalahgunaan kekuasaan untuk mengeruk keuntungan pribadi & kelompok, maka kita tantang LBP tak hambat audit BPK & penyidikan di KPK terkait skandal kebijakan pengaturan harga mahal PCR,” ujarnya melansir Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/12).
Tidak cukup sampai di situ, Haris Rusly Moti juga meminta Luhut untuk berani mendatangi kedua lembaga tersebut untuk melaporkan hasil audit, juga untuk menjalani pemeriksaan.
Dalam kasus ini, Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule sudah dipanggil oleh Polda Metro Jaya pada Senin (29/11). Selama 24 jam, Iwan Sumule dicecar tentang keterkaitan Luhut dalam bisnis PCR.
Harga PCR sendiri mengalami perubahan yang drastis. Mulai dari jutaan rupiah pada awal pandemi, kini menjadi di bawah Rp 300 ribu.
- Iwan Sumule: Penggugat Pemilu harus Buktikan Adanya TSM
- BBM Euro 5 Bisa Pangkas Subsidi Energi Hingga Rp 50 Triliun
- Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Segera Dilanjutkan, Luhut: Sudah Deal dengan China
