Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) atas perubahan Peraturan Daerah (Perda) nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tugu Tirta Kota Malang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menjadi Perda Kota Malang 2021.
- Wujudkan Reformasi Birokrasi, Wali Kota Malang Tekankan PD dan Unit Layanan Publik Masuk Zona Integritas
- Menjelang Hari Jadi Kota Surabaya, Pemkot Obral Sejumlah Insentif Pajak Daerah
- Merajut Asa, dan Meraih Mimpi di Rumah Anak Prestasi, Pemkot Surabaya Fasilitasi Pengembangan Bakat dan Kreativitas Anak Disabilitas
Ranperda atas perubahan Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2019 itu disetujui oleh DPRD Kota Malang saat kegiatan Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Malang, Senin (13/12).
Isi dari Ranperda yang disetujui tersebut, salah satunya mengubah serta menambahkan 3 ayat pada Pasal 9 huruf e. Yang mana berbunyi, bahwa kegiatan usaha Perumda Tugu Tirta adalah memproduksi air minum, mendirikan, membangun dan mengelola instalasi air minum, mendistribusikan air minum kepada pelanggan, membentuk dan mengembangkan unit usaha, serta melakukan kegiatan usaha lain dalam bidang pengelolaan Sumber Daya Air.
Dengan begitu, perusahaan milik Pemerintah Kota (Pemkot) malang ini bukan hanya sebagai perusahaan penyedia air kebutuhan masyarakat saja. Akan tetapi, memiliki beberapa usaha pelayanan lainnya.
Usaha pelayanan lainnya, diantaranya adalah pelatihan manajemen sumber daya air minum, penyediaan sarana dan prasarana air minum, penyediaan sarana dan prasarana teknologi dan informasi, penyediaan air minum dalam kemasan, dan pelayanan sedot air lumpur tinja terjadwal.
Atas disetujuinya Ranperda itu, beberapa fraksi DPRD Kota Malang juga memberikan catatan penting beserta rekomendasi.
Sepertihalnya yang disampaikan oleh fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan oleh Lea Mahdarina, bahwa menyatakan sepakat dan menyetujui Ranperda tersebut, pihaknya tetap memberi catatan dan rekomendasi strategis, antara lain meminta kepada Wali Kota Malang untuk terus memperbaiki dan melakukan evaluasi tri wulan terhadap manajemen pelaksanaan Perumda Tugu Tirta, dengan menempatkan orang-orang yang benar-benar kapabel, dan berkualitas serta berani mengambil keputusan secara tegas dan terarah dalam melaksanakan target-target yang sudah ditetapkan.
"Jadi, Perumda Tugu Tirta ini bisa memberikan sumbangsih yang nyata dalam pembangunan Kota Malang yang ramah, melayani serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang," ungkapnya.
Tak hanya itu, ia juga menyampaikan bahwa Fraksi PDIP meminta agar perubahan Perda ini bukan hanya dijadikan legal standing saja.
"Dengan manajemen yang profesional dan akuntabel Perumda Tugu Tirta dapat meminimalisir konflik kontribusi dengan pihak lain, seperti kejadian pipa bocor. Selain itu, agar dijadikan instrumen legal dalam mengatasi berbagai masalah, " paparnya.
Masih di tempat yang sama, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga memberi masukan dan beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh Ike Kisnawati, bahwa Fraksi PKB menekankan kepada pemerintah untuk selalu melakukan evaluasi atas kinerja Perumda Tugu Tirta secara periodik agar pelayanan masyarakat bisa lebih optimal.
Ia pun mengatakan, bahwa beberapa tahun terakhir pelayanan air minum kepada masyarakat sering mengalami gangguan. Hal itu dinilai sangat merugikan masyarakat.
"Maka dari itu, kami minta kepada jajaran Direksi Perumda Tugu Tirta selalu melakukan evaluasi agar pelayanan bisa lebih baik lagi," ujarnya.
Selain itu, Fraksi PKB juga meminta agar usaha baru yang dimiliki Perumda Tugu Tirta tidak mengganggu fungsi dasar sebagai penyedia air minum bagi masyarakat dan meminta agar mencari alternatif sumber air selain Sumber Pitu dan Wendit.
Kemudian, dari Fraksi PKS disampaikan Trio Agus Purwono, bahwa Fraksi PKS mendorong Perumda Tugu Tirta dalam menjalankan profesionalisme kerja, dengan tetap berpegang pada prinsip profit oriented.
"PKS berharap, pengelolaan perusahaan dilakukan yang profesional dengan tetap terus berinovasi dalam pengembangan bisnis perusahaan yang dapat menyumbang PAD Kota Malang dengan signifikan," ujar Trio Agus Purwono.
Sedangkan Fraksi Gerindra meminta agar Perumda Tugu Tirta menerima dan menampung pengaduan keluhan masyarakat, salah satunya melalui pemberian feedback kepada PDAM, untuk pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga meminta agar Perumda Tugu Tirta memperhatikan isu-isu strategis, diantaranya daya dukung lingkungan semakin terbebani oleh pertumbuhan penduduk, PDAM tidak dikelola dengan prinsip kewirausahaan, keterbatasan pembiayaan mengakibatkan rendahnya investasi dalam penyediaan air minum. "Dan kelembagaan pengelolaan air minum sudah tidak memadai dengan perkembangan saat ini," kata juru bicara Fraksi Gerindra, Leily Theresiawati.
Selanjutnya dari Fraksi Golkar, NasDem dan PSI, dengan adanya pengembangan usaha itu, Perumda Tugu Tirta diingatkan agar tidak mengesampingkan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai prioritas sehingga pemenuhan kebutuhan air minum berkualitas sehat, cukup dan kontinuitas tanpa henti 24 jam tetap terjamin.
Sedangkan terkait jenis usaha pelayanan air lumpur tinja, Fraksi Golkar, NasDem dan PSI menekankan, agar Perumda Tugu Tirta segera berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) yang beberapa tahun terakhir telah mengoperasionalkan unit penyedotan tinja.
"Sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau overlapping penanganan sedot tinja di Kota Malang," kata juru bicara Fraksi Golkar, NasDem dan PSI, Edi Wijanarko.
Tak ketinggalan, Fraksi Partai Demokrat, PAN dan Perindo yang biasa disebut Fraksi Damai, turut memberikan saran yang diwakili oleh Pujianto. Bahwa Fraksi Damai memberikan masukan serius kepada Perumda Tugu Tirta agar mempersiapkan kebutuhan air bagi masyarakat dengan mempertimbangkan tiga hal, yaitu mempertahankan pengelolaan air di wilayah Kota Batu dan Kabupaten Malang, menjaga kelestarian wilayah sumber air dan mempersiapkan pengelolaan air baku permukaan dan air sungai.
Menurutnya, berdasarkan catatan Fraksi Damai, air baku saat ini yang tersedia 1450 liter perdetik rasio ideal 171.000 sambungan rumah. Kondisi itu menurut Fraksi Damai belum ideal, seharusnya 2000 liter perdetik untuk sambungan 171.000.
"Maka Fraksi Damai meminta kepada Perumda Tugu Tirta agar secepatnya membangun water treatment plan," tutur Pujianto.
Sementara, Wali Kota Malang Sutiaji saat penyampaian pendapat akhir mengatakan, untuk menyesuiakan kebutuhan masyarakat, perlu dilakukan perubahan atas Perda nomor 11 tahun 2019 tentang Perumda Air Minum Tugu Tirta.
"Dalam rangka peningkatan kinerja, kualitas pelayanan dan pengembangan usaha Perumda Air Minum Tugu Tirta harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka perlu dilakukan perubahan atas Perda nomor 11 tahun 2019 tentang Perumda Air Minum Tugu Tirta," jelas orang nomer 1 di Kota Malang tersebut.
"Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan salah satu wujud nyata dalam upaya peningkatan pelayanan Perusahaan Air Minum Tugu Tirta Kota Malang dan dapat dijadikan landasan hukum yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat guna menjamin kepastian hukum," pungkasnya. 
- 4 Tersangka Perampokan di Malang Terancam Hukuman 12 Tahun Penjara
- Dinas PUBM Kabupaten Malang Bakal Benahi Jembatan Ambrol di Dau Tahun 2024 ini
- Kecelakaan Maut di Malang, Bus Pariwisata Tabrak Truk Galon, Sepeda Motor hingga Hancurkan Rumah Warga
