Harapan Ketua KPK, Firli Bahuri, bahwa ambang batas pencalonan atau threshold menjadi nol persen dinilai PDI Perjuangan Jawa Barat akan memicu orang untuk berbondong-bondong mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau legislator.
- Parpol Berani Gugat PT 20 Persen Bakal Banjir Dukungan Publik
- Presidential Threshold dan Bursa Pilpres Monopolistik
- Jika Pilpres dan Pileg Digelar Serentak Mestinya Preshold Nol Persen
Wakil Sekretaris Internal DPD PDIP Jabar, Yunandar Rukhiadi Eka Perwira menjelaskan, berdasarkan data yang dipresentasikan Firli Bahuri ke DPRD Jabar beberapa waktu lalu, justru tidak banyak kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi.
"Malah (korupsi) paling banyak dilakukan di lingkungan ASN, DPRD, dan pihak swasta. Karena itulah yang paling banyak jumlahnya sesungguhnya. Tiga besarnya itu," ungkap Yunandar dilansir Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (15/12).
Menurutnya, alasan yang dipaparkan Firli bahwa bahwa penyebab korupsi kepala daerah adalah biaya tinggi dari kontestasi kurang tepat. Sebab, lingkungan yang tidak memakai sistem threshold atau ambang batas tetap ada korupsi.
"Tidak tepat kalau alasannya itu. Mungkin ada alasan lain yang lebih tepat. Artinya masalah batas ambang ini harus dilihat dasar awalnya," tuturnya.
Ditambahkan Yunandar, karakter bangsa ini jika batas ambang menjadi nol persen atau diturunkan maka semua orang mencalonkan diri walaupun tidak mempunyai partai politik (parpol).
Dirinya mengaku telah bertemu dengan orang yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi sebagai kepala daerah tapi setelah disurvei popularitasnya kecil sekali.
"Karakternya seperti coba-coba. Jangankan elektabilitas, popularitas saja kecil. Itu ternyata banyak di kita, yang merasa sangat percaya diri bahwa dia itu cocok dan dikenal oleh masyarakat untuk menjadi kepala daerah," jelasnya.
"Budaya itu dulu yang harus dibenahi menurut saya," sambungnya.
Lebih jauh lagi, imbuh Yunandar, jika batas ambang menjadi nol persen atau diturunkan juga akan merepotkan KPU dan masyarakat karena banyaknya calon. Sehingga, cara tersebut tidak efisien bagi demokrasi.
Padahal, di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat terus melakukan efisiensi, walaupun tidak melalui sistem tetapi dengan kultur. Sehingga, Pilpres Amerika Serikat sangat realistis dengan Capres paling banyak hanya tiga kontestan walaupun terdapat ambang batas presidensial.
"Sebenarnya di Amerika partai politiknya tidak hanya Partai Republik dan Demokrat. Ada juga beberapa partai seperti Partai Independen, Hijau, dan Komunis," ucapnya.
"Tapi mereka mereka sangat realistis. Kalau memang tidak populer dan didukung partai besar ya enggak usah nyalon. Sikap seperti itu tidak ada di Indonesia. Semua orang merasa layak menjadi kepala daerah maupun presiden," demikian Yunandar.
- BTN Perkuat Integritas Keluarga Karyawan Dengan Menggandeng KPK
- KPK Ultimatum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Hadir 3 Mei
- KPK Ancam Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor
