Presidential threshold

Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidk bisa mengendalikan pemilihan presiden (Pilpres) 2029 usai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dihapus oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Oligarki diyakini akan tetap bermain demi meloloskan capres-cawapres "bonekanya" meski Presidential Threshold (PT) 20 persen telah dihapus. 

Dihapusnya aturan presidential threshold oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan atas gugatan nomor 62/PUU-XXI/2024, Kamis (2/1), menjadi angin segar bagi demokrasi Indonesia, sekaligus hadiah awal tahun 2025 pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Seluruh partai politik peserta Pemilu 2029 kini dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden tanpa harus berkoalisi. Hal ini usai keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024.

Analis komunikasi politik, Hendri Satrio mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional. 

Pernyataan Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti yang menyebut Mahkamah Konstitusi dibubarkan dinilai sudah tepat. Apalagi jika MK menolak gugatan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang dilayangkan DPD RI sebagai lembaga tinggi negara.

Ajakan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, kepada elemen-elemen partai politik untuk menggugat ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau Presidential Threshold (PT) 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK) patut mendapat perhatian dari partai politik lain. Khususnya parapo yang memiliki kursi di parlemen.

Merespons perkembangan politik bangsa Indonesia, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, bersilaturahmi dengan tokoh nasional Rizal Ramli. Pertemuan politik dilakukan di kediaman Ketua DPD RI, di kawasan Kuningan, Jakarta, Minggu (17/4).

Rencana judicial review (JR) presidential threshold yang akan diajukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat sambutan positif dari DPD RI.

Mahasiswa saat ini tidak boleh bermain di ranah Pilpres. Mahasiswa justru harus menjadi gerakan moral dengan mendukung Presidential Threshold (PT) nol persen.

Pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di Jalan Denpasar Raya, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (18/1), memperkuat desakan agar presidential threshold (PT) diubah dari 20 persen menjadi 0 persen.

Ketua Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di MPR, Tamsil Linrung mengapresiasi Sidang Panel Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka kemungkinan mengubah presidential threshold (PT) atau ambang batas presiden dari 20 persen menjadi 0 persen.

Uji materiil Pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilu yang diajukan mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo ke Mahkamah Konstitusi (MK), memiliki argumentasi yang berbeda dengan gugatan sebelumnya.