Suara publik yang kompak akan menjadi kunci keberhasilan untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.
- Pengamat Sebut Posisi Mendagri akan Kontraproduktif Jika Dipegang PDIP
- DPRD Jatim Ingatkan Pemerintah Segera Cegah Meluasnya PMK Sapi
- Ada Upaya Kudeta, Kader Senior Demokrat: AHY Dicintai Rakyat, Kami Selalu Taat Dan Patuh
Begitu dikatakan Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menyikapi banyaknya usulan agar dilakukan revisi UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu untuk menghapuskan presidential threshold (PT).
Dikatakan Mardani, di iklim negara demokrasi, ketika desakan publik menjadi dominan terhadap sesuatu hal, maka pemerintah dan parlemen akan ikut melakukan itu.
"Ada hukum sentimen publik. Jika publik mendukung PT nol persen, saya
yakin DPR dan Pemerintah akan mengikuti," ujar Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (20/12).
Mardani menambahkan, sistem presidensial seharusnya tidak menerapkan ambang batas yang akan membatasi satu figur untuk masuk dalam arena pertarungan memperebutkan kursi kepala negara.
"Dan presidensialisme memang tidak biasa diikuti dengan pembatasan masuk gelanggang," pungkasnya. 
- Pimpinan KAMI Bertemu dengan Ketua Umum PBNU
- Cak Imin Mestinya Gertak Jokowi, Bukan PAN
- Prof Hikmahanto: Sepanjang Indonesia Bersedia jadi Tuan Rumah Piala Dunia U20, Tidak Boleh Menolak Siapapun Anggotanya
