Untuk menangani potensi radikalisme dan terorisme Pemprov Jabar membangun Kolaborasi pentaheliks dibangun dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
- Menolak Usulan BNPT, Persis: Radikalisme Muncul dari Ketidakadilan
- Usulan BNPT Agar Tempat Ibadah Dikontrol Pemerintah Dikhawatirkan Bisa Timbulkan Masalah Baru
- BNPT Usul Pemerintah Kontrol Semua Tempat Ibadah untuk Cegah Paham Radikalisme
Langkah tersebut diambil sebagai antisipasi masifnya narasi perbedaan terkait keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), juga yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyampaikan hal itu saat menerima kunjungan silaturahmi dan dialog kebangsaan BNPT dalam upaya pencegahan paham radikalisme dan terorisme wilayah Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (12/1).
"Kami akan menggabungkan inisiatif dari Provinsi Jabar dengan BNPT, sehingga terdapat permodelan, ibaratnya kami ini sudah dan sedang melaksanakan vaksinasi antivirus radikalisme dan terorisme," ujar Ridwan Kamil seperti diberitakan Kantor Berita RMOLJabar.
Kehadiran Boy Rafli Amar selaku Kepala BNPT ke Provinsi Jabar menurut Ridwan Kamil memberikan angin segar dalam menangkal isu-isu radikalisme dan terorisme di tanah Pasundan.
"Pak Boy memberikan informasi terkini terhadap situasi keindonesiaan yang berhubungan dengan potensi radikalisme dan terorisme, juga program deradikalisasi dan penanganan terorisme," ujar Kang Emil.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur juga menjelaskan mengenai populasi penduduk Jabar yang menyentuh hampir 50 juta jiwa. Hal itu menjadi kerawanan sasaran alur informasi penyebaran paham radikalisme dan terorisme.
"Jawa Barat dengan penduduk 50 juta jiwa sering kali menjadi objek dari ideologi-ideologi yang mungkin bertentangan dengan Pancasila," ucapnya.
Oleh karena itu Pemprov Jabar telah menyiapkan berbagai strategi untuk menanggulangi paham tersebut agar tidak terpapar kepada anak-anak muda.
"Kita mempunyai Kemah Kebangsaan, anak-anak muda berkumpul mendiskusikan semangat kepancasilaan. Saya sudah melantik 1.100 Duta Pancasila, juga Duta Bela Negara," jelas Kang Emil.
Pemprov Jabar juga memiliki Program Ajengan Masuk Sekolah untuk menangkal segala potensi ceramah bermuatan narasi yang hendak menggeser kepancasilaan ke arah radikalisasi.
- Menolak Usulan BNPT, Persis: Radikalisme Muncul dari Ketidakadilan
- Usulan BNPT Agar Tempat Ibadah Dikontrol Pemerintah Dikhawatirkan Bisa Timbulkan Masalah Baru
- BNPT Usul Pemerintah Kontrol Semua Tempat Ibadah untuk Cegah Paham Radikalisme
