Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan membatalkan keputusan pemerintah yang melarang ekspor batubara. Keputusan itu diambil Luhut setelah melakukan rapat maraton dengan beberapa pihak.
- BBM Euro 5 Bisa Pangkas Subsidi Energi Hingga Rp 50 Triliun
- Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Segera Dilanjutkan, Luhut: Sudah Deal dengan China
- SBY Tidak Kaget Jokowi Beri Banyak Tugas ke Luhut
Ekspor batubara akan kembali dibuka secara bertahap mulai Rabu (12/1).
Aktivis Petisi ’28 Haris Rusly Moti berpendapat, pembatalan kebijakan yang diambil Jokowi dan dibatalkan Luhut memberikan kesan bahwa Presiden Joko Widodo sudah tidak memiliki Prabowo. Sebab sebulan lalu yang memutuskan larangan ekspor batubara adalah Presiden Joko Widodo.
Selain tak memiliki wibawa, Haris melihat Pemerintahan Jokowi seperti menjadi tawanan kartel batubara.
"Dimanfaatkan untuk bubarkan PLN Batubara agar pasokan dikendalikan Kartel Batubara Swasta," demikian pendapat Haris seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (11/1)
Terkaut ancaman krisis pasokan batubara, Haris melihat ada beberapa menteri yang seharusnya dipecat oleh Jokowi. Beberapa menteri itu antara lain: Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Menteri BUMN Erick Thohir.
"Erick cuci tangan mencopot Direktur Energi Primer PLN Rudy Hendra. PLN Batubara dikambinghitamkan LBP," tandas Haris.
Pemerintah sebelumnya melakukan pelarangan ekspor batubara hingga akhir Januari 2022. Keputusan larangan itu, salah satu tujuannya adalah menjawab kekhawatiran ancoman pasokan batubara.
- Warga Antre Beli Sembako Murah hingga Pingsan, Ini Usul Al-Hasanah Foundation kepada Presiden Jokowi
- Rencana Jokowi Sematkan Pangkat Jenderal ke Prabowo, TB Hasanuddin: Dalam TNI Tak Ada Pangkat Kehormatan
- BBM Euro 5 Bisa Pangkas Subsidi Energi Hingga Rp 50 Triliun
ikuti update rmoljatim di google news
