Anggota Komisi IV DPR, Ono Surono mengatakan bahwa data pendistribusian pupuk nasional harus dibenahi pemerintah pusat dalam mengatasi kelangkaan pupuk subsidi.
- Hak Angket DPR: Drama Politik atau Upaya Nyata Memperbaiki Demokrasi?
- Kejagung Lembaga Paling Dipercaya Publik, DPR Terendah
- Polri Didesak Usut Dugaan Perbudakan Pekerja di Perkebunan Kelapa Sawit
Menurutnya, kelangkaan pupuk subsidi yang terjadi belakangan ini tak lepas dari masalah data penyediaan dan pendistribusian.
"Selama ini tata niaga pupuk memang kacau. Berawal dari elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) yang jumlahnya bisa 2,5 kali lipat dari yang disiapkan pemerintah, sehingga pada akhirnya petani yang berhak tidak mendapatkan pupuk," kata Surono kepada wartawan, Senin (7/2).
Kondisi ini mengacu pada RDKK tahun 2020, di mana ada usulan pupuk sebesar 26,2 juta ton. Namun jumlah yang dipenuhi pemerintah hanya sebesar 8,9 juta ton.
Menurutnya, kondisi ini kemudian menyebabkan banyak data, terutama nama petani yang sudah terdapat dalam RDKK tidak mendapatkan pupuk.
"Titik kelemahan sampai terjadi kelangkaan pupuk subsidi ini berawal dari data. Kemudian oknum-oknum dari mulai agen sampai distributor yang akhirnya menyalurkan pupuk tidak berdasar pada data yang ada," lanjutnya.
Baginya, solusi persoalan pupuk yakni perbaikan validitas data kebutuhan pupuk. Data tersebut harus valid, termasuk petani yang berhak menerimanya.
"Pemerintah harus konsisten untuk membuat data yang valid. Sehingga tidak ada lagi petani yang harusnya tidak mendapatkan secara aturan, tetapi praktiknya dapat bagian," ujarnya.
Setelah data penerima benar-benar valid dan akurat, anggaran yang dipersiapkan pemerintah juga harus cukup dan sesuai dengan data yang diajukan.
“Siapkan anggaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pupuk itu. Kemudian, pengawasan harus dilakukan dengan ketat kepada distrbutor dan agen atau kios,” tandasnya seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
- Hak Angket DPR: Drama Politik atau Upaya Nyata Memperbaiki Demokrasi?
- Presiden Jokowi: Beli Pupuk Cukup Pakai KTP
- Kejagung Lembaga Paling Dipercaya Publik, DPR Terendah
