Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan bahwa pemerintah harus bertanggungjawab untuk memberikan vaksin halal kepada masyarakat, mengimngat mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam.
- Soal Vaksin Halal, Menkes Kelabui Umat Islam
- Wapres Ma'ruf Amin Diminta Percepat Implementasi Putusan MA Soal Vaksin Halal
- Diduga Ada Kekuatan Mafia Vaksin Hingga Pemerintah Abaikan Putusan MA
“Memang idealnya pihak pemerintah menyediakan vaksinasi halal sesuai dorongan dari MUI itu, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat kita, terutama yang mayoritas beragama Islam,” kata Trubus seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (11/2).
Ia menyebut bahwa kebijakan untuk vaksinasi booster atau dosis lanjutan yang tidak memasukkan jenis vaksin halal merupakan kekurangan pemerintah.
“Jadi memang ini kekurangan ada pada pemerintah yang harusnya secara bertahap itu harus dilakukan. Jadi pada akhirnya, tetap pemerintah bertanggungjawab terhadap vaksin-vaksin yang halal,” terangnya.
Sebagaimana diketahui, produk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (SE Dirjen P2P Kemenkes) tidak mencantumkan jenis vaksin yang telah mengantongi sertifikat halal dari MUI.
Padahal, dalam izin edar darurat emergency use of authorization (EUA) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terdapat 5 (lima) jenis vaksin untuk vaksinasi booster, namun hanya 3 (tiga) jenis vaksin saja yang ditetapkan Kemenkes.
Dari kelima jenis vaksin itu, 2 (dua) diantara telah mengantongi sertifikat halal MUI.
- Soal Vaksin Halal, Menkes Kelabui Umat Islam
- Wapres Ma'ruf Amin Diminta Percepat Implementasi Putusan MA Soal Vaksin Halal
- Diduga Ada Kekuatan Mafia Vaksin Hingga Pemerintah Abaikan Putusan MA
