Kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo mengungkap fakta baru. Ternyata, di antara warga yang setuju tanahnya diperuntukkan tambang batu andesit, masih ada yang belum tahu berapa tanah mereka akan dibayar.
- Ditanya soal Wadas, Ganjar: Beres!
- Wadas Banjir, Pemerintah Harus Batalkan Tambang Andesit!
- Warga Wadas Terima Pembebasan Lahan, Ganti Rugi Capai Rp 193 Miliar
Fakta ini sebagaimana diungkap anggota Komisi III DPR RI, Supriansa yang ikut dalam rombongan melansir pemberitaan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (13/2).
“Lahan mereka itu, baik yang setuju dan tidak setuju, belum tahu harga tanahnya dan berapa yang akan dibayarkan. Ini kan lucu,” kata Supriansa.
Legislator dari Fraksi Golkar ini mengurai bahwa persoalan di Wadas dengan Bendungan Bener merupakan hal yang berbeda. Persoalan di Bendungan Bener, ada beberapa warga yang sudah dibayar, tapi belum semuanya dibayar tanahnya.
Sementara persoalan di lokasi penambangan Desa Wadas, masyarakat belum semuanya dibayar. Baik yang setuju maupun tidak setuju.
"Itulah makanya masyarakatnya marah, kasihan juga warganya,” imbuhnya.
Dia menambahkan bahwa komunikasi antara warga dengan pemerintah daerah terkait harga tanah di Desa Wadas tersebut masih kurang. Terlebih panitia pengadaan tanah di Desa Wadas tidak memiliki hasil pemetaan antara warga yang setuju dan tidak setuju, sehingga membuat gaduh dengan adanya pengukuran lahan di Desa Wadas tersebut.
“Pemerintahnya tidak membangun komunikasi yang baik kepada rakyatnya, itu yang tidak jalan menurut saya,” tutupnya.
- Ditanya soal Wadas, Ganjar: Beres!
- Wadas Banjir, Pemerintah Harus Batalkan Tambang Andesit!
- Warga Wadas Terima Pembebasan Lahan, Ganti Rugi Capai Rp 193 Miliar
