Keterlibatan lingkaran istana dalam munculnya usulan penundaan Pemilu 2024 hingga kini masih dipertanyakan. Termasuk apakah Presiden Jokowi sudah menyetujui atau belum soal penundaan Pemilu 2024?
- Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ratu Adil: Saatnya Rekonsiliasi Nasional
- Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024 di Jember Masuki Penyampaian Kesimpulan
- Sahur Bareng Di Rumah Gus Han, Rekonsiliasi Warga Nahdliyin Pasca Pemilu 2024
Sebelumnya ada pemberitaan berjudul “Tangan Pemerintah di Balik Desain Tunda Pemilu 2024” menggambarkan adanya dugaan usulan penundaan pemilu dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan muncul usai mendapat arahan dari seorang menteri koordinator di Kabinet Indonesia Maju.
Di mana pada 13 Februari lalu, Zulhas mengumpulkan 4 pejabat teras PAN dan menceritakan pertemuannya dengan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Diberitakan dalam pertemuan itu Zulhas mengaku diundang Luhut khusus membicarakan usulan penundaan pemilu dan pilpres 2024. PAN diminta untuk mendukung dan menyampaikan ke publik dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemenangan Pemilu yang digelar 15 Februari lalu. Alasannya, karena Presiden Jokowi diklaim sudah setuju.
“Nah, apa benar Jokowi sudah setuju atau ini hanya klaim sepihak saja,” kata pemerhati politik dan kebangsaan, Danu Budiyono pada Kantor Berita RMOLJatim, Jumat (4/3).
Danu mengamati ada banyak hal yang bisa dikaitkan dengan penundaan Pemilu 2024. Di antaranya soal pesanan oligarki yang ingin mendorong Jokowi terus berkuasa.
"Melemparkan isu seperti ini terlalu grusa grusu. Ada kesan usulan menunda Pemilu dilempar ke publik untuk melihat reaksi masyarakat apakah masih menginginkan Jokowi berkuasa atau tidak. Tentu ini kepentingan oligarki," jelasnya.
Danu menambahkan, usulan penundaan Pemilu 2024 bisa jadi untuk memecah konsentrasi PDI Perjuangan. Terutama untuk memecah dukungan kandidat Capres 2024 antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo.
"Arah dukungan Istana ini kan belum kelihatan jelas, apakah mendukung Ganjar atau Puan. Yang jelas akibat kejadian Wadas membuat elektabilitas Ganjar turun. Sedangkan Puan melenggang terus, dan bahkan keliling ke daerah terus menerus. Sementara saat ini PDIP tetap menolak Pemilu ditunda. Hal ini berbanding terbalik dengan istana yang sampai saat ini belum bersuara secara resmi" ujar Danu.
Karena itu Danu mempertanyakan sikap istana yang belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait penundaan Pemilu 2024.
"Jadi, apakah Jokowi setuju atau menolak Pemilu ditunda? Padahal partai pengusungnya jelas-jelas menolak. Tapi Jokowi sebagai petugas partai masih belum bersuara," demikian Danu.
- Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ratu Adil: Saatnya Rekonsiliasi Nasional
- Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024 di Jember Masuki Penyampaian Kesimpulan
- Sahur Bareng Di Rumah Gus Han, Rekonsiliasi Warga Nahdliyin Pasca Pemilu 2024
