Isu penundaan pemilu yang berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan Presiden terus bergulir usai mendapat respons langsung Jokowi.
- Warga Antre Beli Sembako Murah hingga Pingsan, Ini Usul Al-Hasanah Foundation kepada Presiden Jokowi
- Rencana Jokowi Sematkan Pangkat Jenderal ke Prabowo, TB Hasanuddin: Dalam TNI Tak Ada Pangkat Kehormatan
- Apakah Prabowo Bakal Disetir Jokowi Jika Jadi Presiden?
Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi menyarankan agar Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membisiki Presiden Jokowi bahwa wacana penundaan Pemilu adalah melanggar konstitusi.
Dan Mahfud MD, kata Muslim harus tampil ke publik dan menjelaskan bahwa ide tunda pemilu adalah langgar konstitusi dan sesat.
"Jika dibiarkan akan membenarkan pelanggaran konsitusi. Negara berjalan tanpa konsitusi dan ini berbahaya," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (6/3).
Karena menurut Muslim, jika sikap Presiden Joko Widodo yang membiarkan wacana penundaan Pemilu dibiarkan saja oleh pembantunya seperti Mahfud MD, maka negara dijerumuskan ke arah yang sesat.
"Karena negara berjalan tanpa konsitusi dan itu pasti timbulkan kekacauan. Menko Polhukam paling bertanggung jawab atas hal ini jika akhirnya Jokowi ikuti saran pembisiknya tunda pemilu dan perpanjang jabatannya," pungkas Muslim.
- Kembali Didemo, Polrestabes Surabaya Terima Dua Laporan Polisi Terkait Akun Connie
- Prabowo Menang Tebal di Jatim, Anies dan Ganjar Tak Sampai Lima Juta Suara
- Forum Kiai Kampung Ngawi Tolak Hak Angket
