Pernyataan Presiden Jokowi yang membolehkan adanya usulan penundan Pemilu 2024 justru dinilai mencederai demokrasi. Pasalnya, jika usulan yang disampaikan oleh beberapa petinggi partai politik itu dibiarkan, bisa mempengaruhi keputusan politik.
- Warga Antre Beli Sembako Murah hingga Pingsan, Ini Usul Al-Hasanah Foundation kepada Presiden Jokowi
- Rencana Jokowi Sematkan Pangkat Jenderal ke Prabowo, TB Hasanuddin: Dalam TNI Tak Ada Pangkat Kehormatan
- Apakah Prabowo Bakal Disetir Jokowi Jika Jadi Presiden?
Begitu disampaikan Dewan Pakar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Prof Nurliah Nurdin, saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk "Telaah Kritis Usul Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden", Rabu (9/3).
"The problems, memang dari berbagai sumber ya kita membaca juga, konstitusi mengatakan hanya dua periode. Pertanyaannya, bisakah diubah? Bisa," kata Nurliah.
Nurliah lantas mengurai kenapa wacana penundan Pemilu bisa membuka peluang perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, kini Indonesia dalam posisi pemerintahan yang unified government.
Di negara dengan sistem presidensial ini, unified government adalah suatu pemerintahan di mana bendera eksekutif dan bendera legislatif itu sama. Sehingga, majority-nya sama.
"Jadi, pendukung di eksekutif itu ya juga sama benderanya dengan pendukung di legislatif, dengan kata lain oposisi lemah, maka bisa (mengubah konstitusi)," urai Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta ini.
Hal itu, lanjut Nurliah, sangat bisa buktikan dengan banyaknya UU yang disahkan oleh DPR bersama pemerintah tanpa melalui melalui perdebatan yang panjang di parlemen.
"Tahun 2020 lahir UU yang sangat penting Omnibus Law, Minerba, atau IKN. Itu kan tidak banyak perdebatan. Jadi, oposisinya tidak begitu banyak tampak membicarakan itu, karena memang oposisinya lemah," sesalnya.
Atas dasar itu, Nurliah menyebut pernyataan Presiden Jokowi yang membiarkan wacana penundaan Pemilu 2024 sama saja memberikan kesempatan kepada para pejabat politik bagi eksekutif maupun legislatif di tingkat nasional maupun tingkat lokal untuk menambah durasi kekuasaannya tanpa melalui proses Pemilu.
"Kita mengatakan ini berdemokrasi? Ini sudah mencederai sendiri demokrasi," tegasnya.
Turut hadir dalam webinar tersebut antara lain Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof Abdul Mu'ti, dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti. 
- Warga Antre Beli Sembako Murah hingga Pingsan, Ini Usul Al-Hasanah Foundation kepada Presiden Jokowi
- Rencana Jokowi Sematkan Pangkat Jenderal ke Prabowo, TB Hasanuddin: Dalam TNI Tak Ada Pangkat Kehormatan
- Apakah Prabowo Bakal Disetir Jokowi Jika Jadi Presiden?
