Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Jember menggelar aksi di depan kantor Pemkab Jember. Aksi menyoroti kelangkaan pupuk bersubsidi dan kasus dugaan pemalsuan pupuk yang dilakukan oknum Kades di Kabupaten Jember.
- Hari Jadi Kabupaten Kediri, Bupati Hanindhito Napak Tilas di Titik Nol Harinjing
- Bupati Malang Targetkan Stunting Turun 5 Persen Dalam Enam Bulan
- Penghargaan Hari Lingkungan Hidup 2022 Wujud Lamongan Peduli Lingkungan
Menurut Ketua PMII Cabang Jember, Muhammad Faqih Alharamain, Bupati Jember, Hendy Siswanto, seharusnya memberikan perlindungan kepada petani, karena sektor pertanian penyumbang Produk domestik Bruto (PDB) terbesar di kabupaten Jember sekitar 53 persen.
Pemerintah kabupaten Jember, lanjutnya, harus melakukan penertiban aktivitas Industri yang mengancam keberlangsungan ekosistem laut dan pertanian. Sebab dalam dua tahun terakhir, sektor pertanian di Kabupaten Jember menjadi penyumbang PDB terbesar yang nilai ekonomis masih 53 persen.
"Ini artinya sektor industri yang mengancam ekosistem laut dan pertanian tidak berdampak secara signifikan pada kemajuan ekonomi makro dan mikro," kata Faqih dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Selasa (8/3).
Karena itu, dia berharap Bupati Jember segera menyelesaikan persoalan sengkarut Pupuk bersubsidi. Apalagi kondisi ini diperparah dengan oknum Kades yang membuat dan mengedarkan pupuk yang diduga palsu.
"Saat ini Jember berada pada titik dilematis, ada oknum yang melakukan pemalsuan pupuk. Ini merupakan ancaman terhadap masyarakat Jember yang identik dengan masyarakat agraria," jelasnya.
"Bupati harus tegas dalam menangani persoalan ini," pintanya.
Sementara Bupati Jember, Hendy Siswanto menjelaskan, bahwa persoalan pupuk tidak dialami oleh Kabupaten Jember saja, tapi juga persoalan nasional.
"Pemkab Jember hanya menerima jatah kiriman pupuk bersubsidi hanya 55 persen, dari total kebutuhan pupuk di kabupaten Jember," katanya.
"Persoalan kekurangan pupuk bersubsidi terjadi dimana-mana," sambungnya.
Karena itu, lanjut Hendy, Pemkab mengerahkan para penyuluh pertanian ke desa, untuk memberikan pencerahan menggunakan pupuk berimbang. Kalau hanya terpaku pada pupuk bersubsidi, petani akan kesulitan.
"Jadi masyarakat juga harus memanfaatkan pupuk nonsubsidi," imbuhnya.
Dijelaskan Hendy, terkait oknum kades yang membuat dan mengedarkan pupuk diduga palsu, sudah menyerahkan proses ke penegak hukum. Kasusnya saat ini sudah ditangani Polres Jember.
"Kami juga tidak akan mempengaruhi penyidikan kasus tersebut ataupun membelokkan kasusnya. Biarkan kasusnya seperti air mengalir," pungkasnya.
- DPRD Tuban Desak Pemkab Segera Carikan Solusi Jeritan Petani Kesulitan Pupuk Bersubsidi
- Petani di Tuban Menjerit Pupuk Bersubsidi Langka, Kadis Pertanian Pilih Bungkam
ikuti update rmoljatim di google news
