Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal penundaan Pemilu 2024 terus menuai spekulasi politik. Sebab, tidak ada penolakan tegas yang disampaikan Jokowi atas usulan dari elite partai koalisi tersebut.
- Jelang Pilkada Jombang 2024, DPC Demokrat dan Gerindra Intensif Jalin Komunikasi Politik
- Santunan Anak Yatim IKAPTK Jatim, Adhy Karyono: Wujud Solidaritas dan Kebersamaan ASN Jatim
- Demokrat Berharap Khofifah-Emil Lanjut Dua Periode
Deputi Bidang Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution mengingatkan bahwa Presiden Jokowi memiliki tanggung jawab untuk menjaga demokrasi yang telah dibangun di negeri ini.
"Sebagai kepala negara, Presiden Jokowi bertanggung jawab untuk bersama-sama rakyat mencegah pembalikan perjalanan demokrasi Indonesia dari arah yang tercela," kata Syahrial kepada Kantor Berita Politik RMOL, di Jakarta, Rabu (9/3).
Untuk itu, Syahrial menyarankan agar Presiden Jokowi menahan ambisinya untuk memperpanjang kekuasaan dengan membiarkan penundaan Pemilu 2024.
"Tahan ambisi perpanjangan jabatan presiden. Atau menahan parpol dan elite yang berupaya merusak masa depan demokrasi," tegasnya.
Dengan begitu demokrasi di Indonesia tidak melenceng dari spirit dan perjuangan reformasi 1998 yang telah diperjuangkan dengan penuh darah dan air mata. 
- Jelang Pilkada Jombang 2024, DPC Demokrat dan Gerindra Intensif Jalin Komunikasi Politik
- Santunan Anak Yatim IKAPTK Jatim, Adhy Karyono: Wujud Solidaritas dan Kebersamaan ASN Jatim
- Demokrat Berharap Khofifah-Emil Lanjut Dua Periode
