Konsistensi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam menolak bantuan pemerintah berupa uang tunai harus dibuktikan.
- Tak Ada Perbedaan Ideologi Partai antara Gerindra dan PDIP, Pertemuan Megawati dan Prabowo Sudah Direncanakan
- PDIP Masih Fokus Dorong Hak Angket
- Prabowo Harus Berkenan Menemui Megawati
Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sangat tegas menolak bantuan langsung tunai (BLT). Hal yang sama juga diharapkan dilakukan PDIP terhadap kepemimpinan Joko Widodo.
Saat ini, Presiden Jokowi akan mengeluarkan kebijakan BLT sebagai langkah di tengah kenaikan harga minyak goreng.
"Publik masih ingat Megawati menentang kebijakan BLT era SBY karena dianggap membuat mental rakyat jadi meminta-minta. Sekarang justru menjadi senjata Jokowi meringankan beban masyarakat," ujar Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Senin (4/4).
PDIP disarankan menggunakan hak interpelasi menolak BLT. Selain sebagai wujud konsistensi, penolakan juga untuk menunjukkan keberpihakan partai kepada rakyat kecil.
"Ini saatnya PDIP menunjukkan keberpihakan kepada rakyat kecil dengan melakukan hak interpelasi kepada pemerintah atas mahalnya harga makanan pokok dan adanya kebijakan BLT yang tidak mendidik rakyat," pungkas Saiful.
- Tak Ada Perbedaan Ideologi Partai antara Gerindra dan PDIP, Pertemuan Megawati dan Prabowo Sudah Direncanakan
- Warga Antre Beli Sembako Murah hingga Pingsan, Ini Usul Al-Hasanah Foundation kepada Presiden Jokowi
- Rencana Jokowi Sematkan Pangkat Jenderal ke Prabowo, TB Hasanuddin: Dalam TNI Tak Ada Pangkat Kehormatan