Isu negatif yang menerpa calon Sekdaprov Jatim jelang penetapan oleh Tim Penilai Akhir (TPA) dinilai sarat dengan muatan politik agar kandidat yang didukung pihak tertentu terpilih. Kondisi itu membuat DPRD Jawa Timur merasa prihatin karena dikhawatirkan menganggu proses seleksi yang sudah berjalan secara maksimal.
- Sekda Prov Jatim: Acara Karapan Sapi Sudah Masuk Dalam Kalender Wisata Provinsi Jawa Timur
- KPK Geledah Gedung Sekdaprov Jatim
- Sekdaprov Jatim Angkat Bicara Soal Tudingan Kurang Cermat Dalam Penyusunan RAPBD 2023
Tak ayal, Komisi bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Jatim mengaku prihatin, lantaran kritik maupun masukan itu kental dengan nuansa politis karena dilakukan terus berulang-ulang hingga jelang penetapan oleh TPA yang diketuai oleh Wapres RI KH Makruf Amin.
“Proses seleksi ini bukan ujug-ujug dan yang masuk pansel juga bukan ecek-ecek, karena itu yang masuk nominasi tentunya merupakan calon terbaik dari yang ada. Saya yakin pansel sudah bekerja maksimal dalam menghasilkan tiga nama yang diusulkan ke TPA termasuk konfirmasi berkaitan track record para calon sekdaprov, sehingga tidak ada alasan bagi semua pihak untuk meragukan kapabilitas dan integritas 3 (tiga) calon hasil pilihan pansel tersebut,” kata Rohani Siswanto selaku Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Sabtu (9/4/2022).
Menurut politikus Partai Gerindra, kalau ada keberatan terhadap calon tertentu, mestinya disampaikan ke Pansel ketika proses seleksi oleh pansel masih berlangsung, sehingga tidak memunculkan adanya dugaan black compaign karena keberatan itu dilakukanjelang proses akhir seleksi.
“Saya fikir riak-riak kecil dalam sebuah proses seleksi atau kontestasi adalah hal biasa. Kita bisa lihat, setelah muncul isu dikotomi calon sekdaprov dari luar dan dari dalam, sekarang muncul isu korupsi. Karena itu kami dari komisi A tentu akan tetap mengawal proses ini agar selalu berpijak pada regulasi bukan opini,” tegas mantan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan ini.
“Selama proses dan mekanismenya sudah sesuai dengan yang apa digariskan undang-undang, tentu sesuai tupoksi kami di Komisi A yang membidangi hukum dan pemerintahan akan mengawal proses seleksi sekdaprov ini on the track sampai terpilihnya sekdaprov definitive,” imbuhnya.
- Ketua Komisi A Minta ASN di Jatim Netral Jelang Pemilu 2024
- DPRD Jatim Akan Sampaikan Kandidat Pj Gubernur Jatim Ke Kemendagri
- Sekda Prov Jatim: Acara Karapan Sapi Sudah Masuk Dalam Kalender Wisata Provinsi Jawa Timur
