Komisi A

 Komisi A DPRD Jatim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Polda Jatim terkait keamanan dan pengamanan daerah jelang Peilkada Serentak 27 November 2024 di ruang rapat Komisi bidang Hukum dan Pemerintahan, Senin (8/7/2024).

Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Adam Rusydi meminta dan berharap agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jatim untuk tetap menjaga netralitas menjelang pemilu 2024 pada 14 Februari 2024 mendatang.

DPRD Jatim akan menyampaikan kandidat Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur kepada Kemendagri paling lambat sebulan sebelum Khofifah Indar Parawansa Emil Elestianto Dardak purnatugas sebagai kepala daerah.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Jawa Timur didorong untuk lebih mandiri untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa.

DPRD Jawa Timur meminta agar kepala desa bekerja maksimal untuk membangkitkan perekonomian desa. Hal itu untuk menaikkan pendapatan masyarakat yang sempat terpuruk karena pandemi Covid 19.

Komisi A DPRD Jawa Timur berharap agar asesmen integrasi data di kabupaten/kota di Jatim segera direalisasikan.  Asesmen integrasi data di kabupaten/kota ini berkaitan dengan rencana Satu Data Pemprov Jatim yang sedang dilakukan secara simultan oleh Diskominfo Jatim.

Komisi A DPRD Surabaya mendukung program Wali Kota Eri Cahyadi agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melaporkan hasil kinerjanya ke media massa supaya masyarakat dapat mengetahuinya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Budi Leksono menyayangkan adanya dugaan penjualan barang penertiban oleh oknum petinggi Satpol PP Surabaya.

Isu negatif yang menerpa calon Sekdaprov Jatim jelang penetapan oleh Tim Penilai Akhir (TPA) dinilai sarat dengan muatan politik agar kandidat yang didukung pihak tertentu terpilih. Kondisi itu membuat DPRD Jawa Timur merasa prihatin karena dikhawatirkan menganggu proses seleksi yang sudah berjalan secara maksimal.

Hearing atau dengar pendapat terkait limbah debu dari batubara di Komisi A DPRD Surabaya sia-sia.