Tuntutan kaum buruh dan pekerja terkait skema pencairan Jaminan Hari Tua(JHT) akhirnya resmi dikabulkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 4/2022.
- Mahfud MD hingga Jimly Nilai Langkah DPR Berhentikan Aswanto Langgar UUD 1945
- KPU Diminta Perjelas SOP Kerja Tahapan Pemilu 2024
- Publik Diminta Percayakan Tilang Manual ke Polri
Permenaker tentang Tata Cara Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua tersebut ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, pada Selasa (26/4).
"Permenaker 4 Tahun 2022 ini merupakan revisi atas Permenaker 2 Tahun 2022, sebagai tindak lanjut arahan Bapak Presiden dan sekaligus memperhatikan aspirasi pekerja/buruh yang menghendaki perlunya penyederhanaan dan kemudahan dalam proses klaim manfaat jaminan hari tua," ujar Ida dalam keterangannya dalam kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (29/4).
Ida menegaskan bahwa penerbitan aturan yang bertujuan untuk menyederhanakan dan mempermudah proses klaim manfaat JHT ini telah melalui tahapan serap aspirasi publik secara luas, mulai dari membuka ruang dialog dengan konfederasi serikat pekerja hingga berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan dinas terkait di daerah.
"Kami juga melibatkan para pakar dari berbagai perguruan tinggi untuk mendapatkan masukan terkait dengan materi Permenaker ini," imbuhnya.
Maka dari itu, Ida menegaskan bahwa aturan pencairan JHT yang diatur di dalam beleid ini sudah sesuai dengan aspirasi kaum buruh dan pekerja. Yakni, tetap bisa dicairkan sebelum usia pensiun.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kelola JHT, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, bank bjb Kolaborasi dengan Taspen
- Tak Kunjung Cabut Permenaker JHT, Jumhur ‘Semprot’ Ida Fauziyah
- Tak Kunjung Cabut Permenaker JHT, Jumhur ‘Semprot’ Ida Fauziyah
