Presiden Joko Widodo diminta mengambil langkah tegas terhadap anak buahnya Erick Thohir yang menjabat sebagai Menteri BUMN. Sebab, Erick dianggap telah menggunakan BUMN sebagai kendaraan politik.
- Cara Melakukan Kooperativisasi BUMN
- PT Dirgantara Indonesia Cicil Gaji Karyawan
- Dividen BUMN Tembus Rp81,5 Triliun, Ekonom: Bukti Keberhasilan Restrukturisasi
Demikian disampaikan Koordinator Simpul Aktivis (Siaga) 98 Hasanuddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (9/6).
Hal tersebut, menurut Hasanuddin, sangat membahayakan, sebab politisasi BUMN akan berdampak pada daya saing dan potensi penyalahgunaan barang milik negara yang dikuasai BUMN.
“Sehingga, tujuan BUMN malah beralih dari mengejar keuntungan dan pelayanan bagi kesejahteraan masyarakat menjadi sarana mengejar target politik. Ini berbahaya,” kata Hasanuddin.
“Ini sudah melampaui batas profesionalisme dan kegiatan diluar jalur ekonomi atau dunia usaha,” imbuhnya.
Hasanuddin menekankan, harapan Presiden Joko Widodo menempatkan sosok profesional atau dari kalangan pengusaha sebagai Meteri BUMN dipupuskan Erick. Sebab, kata dia, Erick sudah tidak lagi mengelola BUMN secara entitas bisnis, namun seperti pemerintahan. Dimana ia menjadi kepala pemerintahan di BUMN.
“Ini berbahaya, sebab negara tidak boleh berbisnis, karena itulah dibentuk BUMN agar BUMN dapat menjalankan fungsi profesional sebagai entitas bisnis. Resiko terbesar dari entitas bisnis BUMN adalah masuknya kepentingan politik. Dan resiko terlarang ini sudah diutak-atik oleh sang menteri,” pungkasnya. 
- PPP Jombang Dukung Nyai Mundjidah Dua Periode
- Lelang Proyek Pembangunan Alun-alun Jember dan Jalan Andongrejo-Bandealit Senilai Rp40 M Dinilai Ilegal
- Ambulans Angkut 6 Pegawai Dinas Kesehatan Tulungagung Terguling Usai Tabrak Pengendara Motor
