Hasil seleksi terbuka kursi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang sudah keluar dan diumumkan, melalui website resmi bkpsdm.malangkab.go.id. Sehingga 10 kursi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) yang kosong akan segera terisi.
Namun, dari hasil pengumuman tersebut mendapatkan sorotan dari LSM ProDesa. Dikarenakan, dari nama-nama Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lolos dalam serangkaian tes pada Selter untuk mengisi 10 JPTP yang kosong, dirasakan ada yang aneh.
" Ada satu yang menjadi perhatian kami, dari beberapa nama yang diumumkan tersebut. Yakni, ASN dari Situbondo yang mengikuti serangkaian tes itu (Selter)," ujar Koordinator Badan Pekerja LSM ProDesa, Ahmad Khoesaeri, saat dihubungi awak media, Jumat (10/6).
Salah satu orang yang dimaksud dari daftar ASN yang lolos seleksi itu adalah Gatot Siswoyo. Pasalnya, menurut Khoesaeri saat ini telah menduduki eselon dua dan di Kabupaten Situbondo, dan memiliki jabatan strategis, yaitu di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemukiman (DPUPP) Kabupaten
SItubondo.
" Dia (Gatot Siswoyo, red) sudah menjabat Kepala DPUPP, tapi kok malah melamar di BPBD Pemkab Malang, apa Kabupaten Malang ini merupakan lahan basah? Sehingga dia memilih jadi Kepala BPBD Kabupaten Malang ketimbang jadi Kepala DPUPP Kabupaten Situbondo," tandasnya.
Selain itu, lanjut Khoesaeri, dari 10 JPTP yang kosong dan dibuka pendaftaran hingga proses seleksinya, baru ada 9 jabatan yang telah secara resmi diumumkan.
Diantara Kesembilan JPTP itu adalah Kepala Satpol PP, Bakesbangpol, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Disperindag, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Diskominfo, Dinas Permberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud).
" Yang menjadi tanda tanya besar kami? Kenapa 10 yang dilakukan Selter, tapi hanya 9 yang diumumkan. Sedangkan, berdasarkan Pengumuman nomor 05/PANSEL/JPTP-MLG/V/2022, JPTP Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang menjadi posisi yang dibuka, dan terdapat 4 ASN yang menjadi pendaftar," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah ketika dikonfirmasi awak media ada satu jabatan tidak diumumkan, yaitu jabatan Kepala Dinkes tersebut, Ia hanya menjawab secara singkat, yakni di pandang belum memenuhi syarat.
"Khusus untuk JPTP Kadinkes kami tunda pelaksanaan tahap wawancara dan presentasi makalahnya, karena dipandang belum memenuhi syarat," jelasnya.
Sebelumnya, Nurman juga menjelaskan kalau 9 JPTP tersebut sudah final. Dan selanjutnya, 26 nama ASN yang lolos akan dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk dilakukan pemeriksaan seluruh proses tahapan Selter. Mulai dari pendaftaran hingga penilaian.
Setelah diperiksa oleh KASN, hasilnya akan dilanjutkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapat persetujuan, sebelum dikembalikan ke Pemkab Malang. Yang setelah itu, tiga besar nama ASN yang ada di setiap jabatan akan dipilih salah satu oleh Bupati Malang untuk menempati jabatan tersebut.
"Kita akan melaporkan ke KASN. Tahapan-tahapannya, penilaiannya, semuanya diperiksa. Kemudian diturunkan ke Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri). Itu nanti disetujui atau tidak. Lalu, disetujui oleh Kemendagri, barulah nanti hak prerogatif Bupati Malang untuk memilih salah satu dari tiga besar di setiap jabatan," pungkas Nurman.
- PPP Jombang Dukung Nyai Mundjidah Dua Periode
- Lelang Proyek Pembangunan Alun-alun Jember dan Jalan Andongrejo-Bandealit Senilai Rp40 M Dinilai Ilegal
- Ambulans Angkut 6 Pegawai Dinas Kesehatan Tulungagung Terguling Usai Tabrak Pengendara Motor
