Pasca diresmikan pada 30 Juni lalu, Komite Komunikasi Digital (KKD) kembali mengadakan rapat koordinasi anggota. Rakor ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur yang juga ketua umum KKD, Hudiyono, di kantornya, Kamis (11/8/22) siang.
- Optimalisasi PAD, Bapenda Madiun Siapkan Elektronifikasi Sesuai Permendagri 56 tahun2021
- Gelar Kajian Fikih, Para Kiai Muda Ajarkan Pelatihan Perawatan Jenazah ke Santri
- Lestarikan Alam, Bupati Tuban Ajak Santri Menanam Pohon di Kawasan Hutan Lindung
Rakor dihadiri oleh pengurus yang merupakan kolaborasi dari perwakilan masing-masing stakeholder di Jawa Timur baik dari Kominfo, AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia), PWI (Persatuan Wartawan Indonesia, IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia), Polda Jatim, Pangdam TNI Kodam V Brawijaya, ISKI (Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia), akademisi, dan kejaksaan.
Pada rakor ini, Hudiyono mengatakan, rakor kali ini membahas tentang rencana dan program aksi komite selanjutnya, terutama terkait problem informasi palsu atau hoax.
“Disinformasi yang beredar di masyarakat itu agar bisa kita redakan, bisa kita antisipasi, dan minimalisasikan,” ujarnya.
Ketua Harian Komite Komunikasi Digital Arief Rahman, menyampaikan, dalam komite ini terdapat empat komisi, pertama komisi edukasi dan literasi yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mengedukasi masyarakat agar bijak menggunakan media sosial.
Kedua, komisi data dan verifikasi informasi yang bertugas mendeteksi serta mengumpulkan adanya informasi salah yang tersebar di media sosial.
Ketiga, komisi sosialisasi dan diseminasi yang bertugas menyampaikan informasi secara menyeluruh ke masyarakat tentang antisipasi keamanan data pribadi.
Keempat, komisi pertimbangan yang bertugas untuk memberikan rekomendasi dan memediasi jika ada kasus-kasus yang terkait dengan komunikasi di ruang digital agar diselesaikan secara restoratif saja.
Menurut Arief, KKD merupakan suatu inovasi baru mengingat Provinsi Jawa Timur ini merupakan pioneer atau pelopor di Indonesia sehingga diharapkan dapat menjadi rujukan maupun studi banding bagi Diskominfo dan Polda se Indonesia karena sudah berhasil membuat suatu lembaga kolaboratif yang melibatkan semua instansi pemangku kepentingan di masyarakat.
Selain membahas tentang rencana aksi dan program aksi, rakor ini juga membahas tentang kantor baru komite yang akan ditempati dan berlokasi di Gedung Grahadi Surabaya. Selain itu juga membahas anggaran komite, dan desain logo komite.
“Target ke depan dalam tahun ini juga, kalau bisa sudah banyak melakukan aktifitas literasi, dan berupaya memasukkan kurikulum tentang verifikasi informasi, bagaimana menganalisis berita dan informasi pada sekolah-sekolah dasar dan menengah,” kata Arif. 
(ADV KOMINFO JATIM)
- Komitmen Wali Kota Eri terhadap Penanganan Stunting Berbuah Penghargaan dari Presiden RI di Hari Otoda 2024
- Kwarnas-Kwarda Pramuka Se-Indonesia Desak Menteri Nadiem Revisi Permendikbud No 12
- Rini Indriyani, Sosok Kartini Hebat di Balik Kesuksesan Wali Kota Eri Cahyadi
