Bawa Poster dan Anak, Juni Rahmawati Tagih Upah ke Bupati Blitar Saat Menyusun LHKPN Jelang Pilkada 2020 Silam

Juni Rahmawati bersama anaknya kembali gelar aksi depan rumah dinas Bupati Blitar Rini Syarifah/Ist
Juni Rahmawati bersama anaknya kembali gelar aksi depan rumah dinas Bupati Blitar Rini Syarifah/Ist

Aktivis antikorupsi Juni Rachmawati bersama anaknya kembali menagih janji Bupati Blitar Rini Syarifah atas upah saat membantu menyusun Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) jelang Pilkada 2020 silam.


Keduanya mendatangi Pendopo Ronggo Hadinegoro yang menjadi rumah dinas Bupati Blitar dengan membawa kertas poster bertulis tangan.

"Aksi itu pada Jumat (12/8) spontanitas, karena dulu ada perintah kerja untuk mengerjakan LHKPN sebagai syarat mendaftarkan diri sebagai bupati pada tanggal 5 September 2020 lalu," ujar Juni memaparkan latar aksi yang dia lakukan melalui sambungan telepon pada Selasa malam (16/8).

"Saya mengerjakan itu profesional, kesepakatan kerja memang tidak tertulis, tetapi perintah kerja dan hasil kerja saya dinikmati kan itu terjadi," katanya lagi dilansir Kantor Berita Politik RMOL.

Dia mengaku harus turun jalan, karena kondisi ekonomi yang terpuruk akibat dampak pandemi Covid-19. Termasuk juga, kondisi kesehatan dia yang tidak begitu baik.

"Saya sakit-sakitan, jadi tidak bisa bekerja, apalagi anak saya perlu biaya perkuliahan, karena dari kebutuhan Rp 6,5 juta baru saya bayar Rp 500 ribu," tuturnya terisak menahan tangis di balik telepon.

Pada aksi itu, kata dia lagi, hanya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Blitar Budi Hartawan yang menemuinya.

Kepada Juni, Budi Hartawan mengaku akan menyampaikan kepada Mak Rini. Hasilnya, pada Selasa hari ini, dia mendapat jawaban bahwa masalah itu silahkan ditagih kepada JTM, seorang tim sukses Mak Rini pada Pilkada 2020.

Diakui dia, JTM adalah orang yang menghubungi dan meminta mengerjakan LHKPN Mak Rini. Tanpa ada perjanjian nominal upah, JTM menjanjikan apapun yang dibutuhkan Juni akan dipenuhi.

"JTM adalah orang pertama menghubungi saya, posisinya sebagai timses dan ini terdaftar di KPU. (JTM menjanjikan) apapun yang Juni butuhkan, silahkan telepon saya, tetapi sampai sekarang tidak ada apa-apa," terangnya.

Pun juga keterangan dari Bakesbangpol Blitar, lanjutnya, dia diminta menagih upah itu kepada JTM dengan alasan sudah dilakukan pelimpahan.

"Perihal pembayaran ibu, sudah dilimpahkan kepada JTM," katanya sambil menambahkan dia tidak diterima di dalam, melainkan di luar pendopo.

Jika memang tidak ada kepastian dari Mak Rini, dia mengaku akan melanjutkan laporan kepada Komnas Perempuan dan Komnas HAM serta Komnas Anak karena berkaitan kondisi ekonomi yang berdampak pada kehidupan anak-anak dia.

"Karena sudah dua tahun dan dengan aksi kemarin belum juga ada titik terang kapan upah saya akan dibayar, maka langkah selanjutnya akan kami adukan ke Komnas HAM dan Komnas Perempuan serta Komnas Anak karena ada hak anak saya yang diabaikan," pungkasnya.