Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, dr Benyamin Kristianto berharap kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Biro Hukum segera melakukan komunikasi ke Kementrian Dalam Negeri agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tenaga Keperawatan dapat segera disahkan menjadi perda.
- Satpol PP Ngawi Tegaskan Sosialisasi Cukai Harus Efektif dan Tepat Sasaran
- Gelar SKKNI, Wali Kota Sutiaji Ingin Tingkatkan Kemampuan SDM Koperasi
- Diduga Menimbulkan Kerumunan, Polisi Periksa Artis Tiktok Viens Boys
"Bagian dari pada Bapemperda dan juga dari biro hukum untuk segera menindaklanjuti dan segera segera kemendagri untuk mendapat pengesahan karena temen-temen yang bekerja setiap hari mendapat payung hukum," kata dr Benyamin Anggota komisi E DPRD Jatim, Rabu (7/9).
dr Benyamin mengatakan, komisi E sudah sedari awal serius dalam mengkaji pembentukan raperda tersebut.
Namun hingga saat ini raperda tersebut masih belum disahkan, padahal sudah tiga tahun menjadi pembahasan.
"Yang kami sayangkan kenapa proses raperda ini sampai sekarang tidak selesai juga. Padahal kami komisi E sudah sangat serius dari tahun lalu untuk membuat program ini supaya keluar," ujarnya.
Anggota Fraksi Gerindra ini menjelaskan, Raperda tentang Tenaga Keperawatan ini disiapkan dalam rangka menaikkan kesejahteraan bahkan pendidikan perawat di Jatim.
Untuk gajinya sendiri, diperoleh dari sharing anggaran dari Pemprov Jatim sebesar 1,5 juta ditambah dengan kekuatan anggaran dari masing-masing pemerintah daerah.
"Jadi perda ini kita siapkan dalam rangka membantu merrka dakam hal kesejtaeaan, dalam hal pendidikan. Kasian mereka yang ada di lapangan, gaji mereka juga kecil hanya 1,5 juta dari provinsi. Ditambah tergantung kekuatan di daerah," tegasnya.
- Komitmen Wali Kota Eri terhadap Penanganan Stunting Berbuah Penghargaan dari Presiden RI di Hari Otoda 2024
- Kwarnas-Kwarda Pramuka Se-Indonesia Desak Menteri Nadiem Revisi Permendikbud No 12
- Rini Indriyani, Sosok Kartini Hebat di Balik Kesuksesan Wali Kota Eri Cahyadi
