Penolakan terhadap kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) juga disuarakan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Jombang. Sesuai intruksi dari DPP Partai Demokrat bergerak bersama rakyat.
DPP Partai Demokrat khususnya Bappilu telah mengkomunikasikan kepada anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk mengambil langkah dan tindakan atas hal tersebut.
"Iya, memang dari intruksi itu secara tertulis belum diterima, namun demikian kader-kader demokrat Jombang sudah bergerak bersama aktifis mahasiswa menolak adanya kenaikan BBM itu," kata Syarif Hidayatullah dalam keterangannya, Kamis (08/08) dikutip Kantor Berita RMOLJatim.
Syarif Hidayatullah, Ketua DPC Partai Demokrat Jombang mengatakan, bahwa sesuai dengan intruksi pimpinan pusat seluruh kader boleh bergerak mengikuti unjukrasa bersama rakyat melakukan penolakan terhadap kenaikan harga BBM.
Menurutnya, kenaikan BBM akan diikuti bertambahnya jumlah kemiskinan. BBM subsidi tak seharusnya dinaikkan karena akan membuat inflasi meningkat tajam. Tak ada yang lebih penting dari kesejahteraan rakyat.
"Maka jangan menaikkan harga BBM dampaknya sangat terasa, karena jika inflasi tinggi, kemiskinan pasti mengikuti," imbuh pria yang akrab dipanggil Gus Sentot.
Disinggung terkait bantuan subsidi untuk pekerja dengan gaji 3,5 juta, Gus Sentot menyampaikan dirinya berpikir realistis dan itu kurang efektif dan efisien. Karena imbad dari kenaikan BBM juga tidak dirasakan pekerja melainkan masyarakat yang tak punya gaji menentu.
"Jadi butuh di kaji sangat serius. Apalagi di kehidupan masyarakat kita banyak pegawai swasta, yang artinya gaji tidak tercatat. Jadi cara ini sulit untuk tepat sasaran. Imbas kenaikan harga BBM lebih dirasakan bagi rakyat yang tidak memiliki gaji, alias swasta seperti petani, wirausaha, Ojol maupun pekerja rumahan," pungkasnya.
- Pembangunan Infrastruktur di Kota Surabaya Rampung 2024
- Optimis Selesai Tepat Waktu, Pansus RPJP Akan Konsultasi Ke Bapenas
- BPBD Jatim Diminta Pasang EWS Di Lokasi Rawan Bencana
