Kenaikan BBM

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang dinaikkan oleh pemerintah. 

Ekonom dari Universitas Jember (Unej), Ciplis Gema Qori'ah meminta pemerintah tidak ragu-ragu dalam mengeluarkan kebijakan. Dia menilai kebijakan perubahan harga jual bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi secara berkala sudah tepat.

Kenaikan angka kemiskinan hingga 26,36 juta orang sebagaimana laporan Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2022 tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah.

Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (BBM) menawarkan dua solusi kepada pemerintah untuk mengurangi dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang membenani masyarakat miskin. 

Aksi demonstrasi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Banyuwangi berlangsung menegangkan. Sejumlah fasilitas, seperti papan nama legislatif dan pintu gerbang kantor eksekutif dirobohkan, Jumat (16/9/2022) sore.

Berbagai aksi unjuk rasa menolak kebijakan pemerintah menaikan harga BBM subsidi yang dilakukan oleh mahasiswa maupun elemen masyarakat lainnya diklaim mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo.

Aparat kepolisian menangkap tiga mahasiswa saat aksi menolak kenaikan BBM subsidi di depan gedung Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu, Selasa (13/9).

Mantan Ketua Umum PBNU Kiai Said Aqil Siradj mengkritik kebijakan pemerintah Joko Widodo terkait pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat imbas dinaikkannya BBM subsidi.

Kader senior Partai Demokrat Jatim Agus Dono Wibawanto menantang Presiden RI Joko Widodo untuk berani melakukan moratorium (penghentian sementara) program-program yang tak prioritas.

Temuan survei Poligov Strategic Consulting, sebanyak 80 persen masyarakat tidak setuju dengan kebijakan pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Namun menariknya, sebanyak 60persen responden masih merasa puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Aksi demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang belakangan marak terjadi adalah hal wajar. Namun, aksi-aksi tersebut jangan sampai berbuntut kerusuhan.

Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta memerintahkan seluruh jajaran di wilayah Polda Jatim untuk menyalurkan bantuan sosial. Hal ini dalam upaya meringangkan beban masyarakat yang terdampak naiknya harga BBM subsidi.

Pendataan masyarakat penerima bantuan sosial harus segera dilakukan pemerintah agar bansos pengalihan subsidi BBM segera tersalurkan kepada penerima manfaat.

Kenaikan harga BBM yang telah diputuskan oleh pihak pemerintah Pusat beberapa hari yang lalu, terjadi penolakan dari masyarakat maupun dari Mahasiswa dengan adanya hampir di semua daerah.

Penolakan terhadap kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) juga disuarakan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Jombang. Sesuai intruksi dari DPP Partai Demokrat bergerak bersama rakyat.