Survei Poligov: 80 Persen Masyarakat Tolak Kenaikan BBM

Ilustrasi penolakan elemen masyarakat terhadap kebijakan kenaikan BBM/Net
Ilustrasi penolakan elemen masyarakat terhadap kebijakan kenaikan BBM/Net

Temuan survei Poligov Strategic Consulting, sebanyak 80 persen masyarakat tidak setuju dengan kebijakan pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Namun menariknya, sebanyak 60persen responden masih merasa puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.


Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Poligov M. Tri Andika lewat keterangan tertulisnya yang diterima wartawan, Minggu (11/9).

“Jadi memang meskipun BBM ini memberikan dampak penurunan kepuasan kinerja presiden tetapi penurunannya sedikit sekali, kurang lebih 4 sampai 3 persen. Secara umum masyarakat masih relatif puas terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf,” kata Andika.

Dengan adanya hasil survei yang kontradiktif tersebut, Andika menuturkan bahwa masyarakat masih puas dengan kinerja pemerintah meskipun menaikan harga BBM.

Beberapa program pemerintahan Jokowi yang membuat puas masyarakat antara lain: pembangunan infrastruktur, proyek strategis nasional (PSN), dan juga beberapa kebijiakan turunan yang bermanfaat bagi masyarkat.

Dijelaskan Tri Andika, yang membentuk kepuasan masyarakat terhadap pemerintah bukan hanya harga BBM. Sebab, temuan surveinya, masyarakat masih bisa melihat kinerja pemerintah yang lain memberikan insentif kepuasan kepada masyarakat.

"Artinya kalau kebijakan BBM diubah atau diturunkan harganya ini akan mengembalikan lagi tingkat kepuasan masyarakat kepada pemerintah,” ucapnya.

Andika membenarkan bahwa adanya kenaikan BBM bersubsidi dapat menurunkan daya beli masyarakat. Penurunan daya beli itu tercermin dari banyaknya responden yang menolak kenaikan BBM.

“Kepada pengambil kebijakan agar dampak negatif kenaikan BBM ini bisa diantisipasi jangka pendek dan jangka menengah terutama dalam menjaga daya beli masyarakat stabil untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2022 ini,” tutupnya.

Selain itu, temuan Poligov lainnya, mayoritas publik lebih setuju dengan kebijakan subsidi dibandingkan bantuan langsung tunai (BLT). Temuan datanya, hanya 12 persen responden setuju dengan kebijakan BLT.

Dalam hal ini Poligov mencoba memotret bagaimana respons publik terhadap kenaikan harga BBM. Poligov melakukan survei terhadap 1200 responden laki-laki maupun perempuan, dengan rentang usia 17 tahun atau lebih.

Pengambilan sample dilakukan dengan teknik multistage random sampling yang dikontrol oleh 30 Koordinator Lapangan pada kurun waktu 3-11 Juli 2022 dan 4-9 September 2022 secara online. Margin of error sekitar ±3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.