Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendukung Joko Widodo yang maju sebagai Presiden pada Pilpres lalu digerakkan oleh lima partai politik, alias bukan karena PDI Perjuangan saja.
- Prabowo Janji Rangkul Paslon 01 dan 03, Hasto PDIP: Terlalu Dini
- Hasto Sebut Banyak Kepala Daerah di Jatim Diintimidasi, PDIP Siapkan 1,6 Juta Saksi Kawal Pemilu 2024
- Hasto PDIP Sebut Jokowi Sudah Tak Lagi Bela Wong Cilik
KIH terbentuk dan bergerak lebih karena sosok Jokowi yang diminati rakyat untuk maju kembali menjadi presiden.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, menyoal pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menyinggung ada partai politik berwarna biru yang terlepas dari koalisi pemerintah.
Ahmad Ali mengatakan, seharusnya Hasto memiliki etika politik yang baik dan menghormati keputusan partai politik dengan tidak menyudutkan partai koalisi pemerintah yang telah bersikap tegas atas keputusan calon presiden untuk Pemilu 2024.
Pada posisi itu, Partai Nasdem telah mengumumkan menjadikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden.
"Harusnya Hasto memahami betul bahwa persoalan pencalonan Anies itu dalam kontek kontestasi 2024,” ujar Ahmad Ali, Selasa (11/10).
Dia mengingatkan bahwa lima partai politik dalam KIH yakni PDIP, Golkar, Nasdem, PKB dan PPP bersama-sama membangun koalisi karena sosok Jokowi.
“Sebetulnya kita bisa bersama-sama kemarin itu karena Pak Jokowi bukan karena PDIP, harusnya ini koalisi ini dipandang kerjasama politik yang kita lakukan bersama PDIP, Nasdem, di 2014 itu dipersatukan oleh Pak Jokowi,” katanya.
"Pak Jokowi ini ini menjadi figur yang kita lihat bisa membawa harapan masyarakat. Sayangnya, kita berakhir pada 2024, itulah kontrak politik yang sudah kita lakukan, Pak Presiden dengan Pak Maruf Amin dan koalisi-koalisinya,” imbuhnya.
Anggota Komisi III DPR RI menambahkan, PDIP harus bisa saling menghargai, dan mengevaluasi dalam kabinet Indonesia Maju. Partai Nasdem, kata Ahmad Ali, merupakan partai yang konsisten mendukung Presiden Jokowi sejak 2014 bukan karena PDIP.
“Sehingga apa yang disampaikan tanggal 3 Oktober 2022 itu, adalah kontestasi Pilpres 2024, bukan kemudian untuk tandingan dan merongrong pemerintahan Pak Jokowi,” tandasnya. 
- Pertama dalam Sejarah, Eri Cahyadi Jadi Wali Kota Surabaya Pertama yang Terima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI
- Komitmen Wali Kota Eri terhadap Penanganan Stunting Berbuah Penghargaan dari Presiden RI di Hari Otoda 2024
- Kwarnas-Kwarda Pramuka Se-Indonesia Desak Menteri Nadiem Revisi Permendikbud No 12
