Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim berikrar akan netral dalam pemilihan umum (pemilu) serentak tahun 2024. Ikrar itu disaksikan langsung Ketua Komisioner Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur A. Warits.
Kegiatan Apel Ikrar Netral itu digelar siang ini di Aula Raden Wijaya Kanwil Kemenkumham Jatim. Selain berikrar netral, para pegawai yang dipimpin langsung Kakanwil Kemenkumham Jatim Zaeroji itu juga menandatangani pakta integritas.
"Kegiatan kali ini adalah contoh yang bagus. Karena netralitas ASN ini harus betul-betul dijaga. ASN itu Aparatur Sipil Negara, bukan Aparatur Sipil Parpol," ujar Warits.
Selain itu, Warits mengatakan bahwa pihaknya juga harus berterima kasih kepada Kanwil Kemenkumham Jatim yang telah menginisiasi kegiatan ini. Menurut pria asal Sumenep itu, baru Kanwil Kemenkumham yang mengikrarkan netralitas dan menandatangani pakta integritas di Jawa Timur.
"Saya kira Kemenkumham Jawa Timur menjadi contoh yang baik, karena sebagai regulator, memberikan teladan bagi yang lainnya," pujinya.
Warits juga optimis jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim bisa menjadi penggerak ASN dari institusi lain agar menjaga netralitas selama tahapan pemilu serentak 2024.
"Kegiatan ini merupakan implementasi dari upaya untuk menjaga kedaulatan kita. Keberpihakan kepada peserta pemilu, tidak akan membuat kita semakin baik," pesannya.
Sementara itu, Kakanwil Zaeroji berpesan agar seluruh jajarannya menjalankan apa yang sudah diikrarkan. Termasuk pakta integritas yang telah ditandatangani.
"Karena mampu menggerakkan potensi sosial dan politik, seorang ASN harus bebas dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak pada kepentingan siapa pun termasuk dalam pemilu," tegas Zaeroji.
Dia juga berpesan agar ASN bijak dalam bermedia sosial. Menurutnya, ASN harus bisa memilih dan memilah, antara berita yang baik dan buruk. Jangan sampai menjadi aktor pemecah-belah bangsa lewat media sosial.
"Medsos tolong benar-benar dijaga. Karena banyak perpecahan berawal dari medsos. Selain menjaga netralitas, kita juga sekaligus menjaga keamanan negara," urainya.
Tidak itu saja, Zaeroji juga memberikan atensi kepada petugas pemasyarakatan di lapas dan rutan. Dia berharap petugas bisa memperjuangkan hak pilih bagi warga binaan. Sehingga bisa menunaikan hak pilihnya sebagai warga negara.
"Kita akan terus koordinasi dengan KPU dan bawaslu, karena setiap suara akan menentukan, jangan sampai ada warga binaan yang tidak punya hak pilih," tandasnya.
- Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ratu Adil: Saatnya Rekonsiliasi Nasional
- Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024 di Jember Masuki Penyampaian Kesimpulan
- Sahur Bareng Di Rumah Gus Han, Rekonsiliasi Warga Nahdliyin Pasca Pemilu 2024
