Aliansi Warga Berantas Mafia Tanah menggelar aksi unjukrasa di Kantor ATR/BPN Kabupaten Gresik, pada Kamis (2/10). Mereka menyoroti institusi yang mengurusi persoalan lahan atau tanah itu diduga dikuasai mafia tanah.
- Hadiri Kontes dan Lelang Bandeng Kawak Gresik 2024, Pj. Gubernur Adhy Harap Jadi Agenda Tahunan Nasional
- Gempa Tuban! Iwan Zunaih Desak Pemprov Jatim Gerak Cepat Pulihkan Penanganan Pasca Bencana
- Kasus Narkoba di Satpol PP Gresik, Syaiful Mubarok Dituntut Hukuman 12 Tahun Penjara Denda Rp1,5 M
Tudingan itu berdasar tanah milik Sueb Abdullah yang berlokasi di kawasan Manyar Gresik, yang telah mengajukan permohonan sertifikat ke Kantor ARR/BPN sejak 6 tahun lalu tidak kunjung dikerjakan tanpa ada kejelasan.
Dalam aksinya demonstran melumuri tubuhnya dengan cat putih sebagai simbol syetan yang bergentayangan di Kantor ATR/BPN Gresik. Serta membentangkan spanduk bertuliskan, "Sarang Mafia Tanah, "Kembalikan sertifikat rakyat" dan tuntutan agar Kepala ATR/BPN Gresik Asep Heri dicopot dari jabatannya.
Koordinator Aliansi Warga Berantas Mafia, Totok mengatakan aksi dilakukan pihaknya agar praktek mafia tanah di ATR/BPN Gresik bisa dihentikan. Sehingga, tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan saat mengurus lahan atau tanah miliknya.
"Karena praktek tanah di ATR/BPN ini sudah sangat merugikan masyarakat, maka kami minta kantor wilayah (kanwil) ATR/BPN Jawa Timur untuk mencopot Kepala ATR/BPN Gresik, Asep Heri dari jabatannya saat ini," ujarnya dikutip Kantor Berita RMOLJatim.
"Kenapa Kepala ATR/BPN Gresik harus dicopot, karena gagal melaksanakan perintah Presiden terkait perintah pemerantasan mafia tanah diwilayah ATR/BPN. Demi terwujudnya reformasi agraria, seperti yang digaungkan Menteri ATR RI, Hadi Tjahjanto," ungkapnya.
Selain itu, lanjut Totok pihaknya juga mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindak praktek mafia tanah di Kantor ATR/BPN Gresik.
"Aparat penegak hukum harus bertindak tegas, karena pemberantasan mafia tanah ini perintah Presiden. Jadi harus segera dilakukan penindakan jangan sampai dibiarkan," tukasnya.
"Tuntutan ini, akan akan kami teruskan ke Kementerian ATR/BPN dan juga Kantor ATR/BPN Jatim agar segera ditindaklanjuti. Jika masih tidak ada tindaklanjut juga tentu kami akan terus mengelar aksi hingga pemerintah pusat ambil sikap tegas," tandasnya.
"Kami yakin banyak, kasus seperti yang dialami Sueb Abdullah juga banyak dialami orang lain. Namun, mungkin mereka takut atau tertekan oleh keadaan," pungkasnya. 
- DPRD Jatim Harap Ada Tambahan Armada Untuk Lebaran Tahun Depan
- Alasan Bupati Hendy Maju Lagi Periode Kedua di Pilkada 2024
- Pj Gubernur Adhy: SMK di Jatim Berkontribusi Turunkan Angka Pengangguran
