Mafia Tanah

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono optimistis regulasi baru Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria sebagai solusi untuk lebih tegas dalam mengatasi mafia tanah.

Sejumlah warga di Kota Surabaya mengadukan kasus dugaan mafia tanah kepada Ketua DPD RI ke-5, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Bendahara DPD Demokrat Jawa Timur dr Agung Mulyono mengapresiasi kerja cepat Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan jajarannya dalam menggebuk mafia tanah, khususnya di Jawa Timur.

Satgas Mafia Tanah Jatim menangkap lima mafia tanah dari Banyuwangi dan Pamekasan yang meresahkan warga di dua daerah tersebut. 

Menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, mendapat tantangan menumpas mafia tanah, meski masa jabatannya hanya beberapa bulan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sowan ke kediaman Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu petang (24/4).

Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Islam Nusantara (AMIN) menggelar aksi damai di Istana Negara dan Gedung DPR RI Jakarta Pusat. Mereka turun jalan untuk mendesak pemerintah lebih serius memberantas mafia tanah yang saat ini masih banyak merugikan masyarakat.

Perang terhadap mafia tanah penyerobot lahan milik TNI ditegaskan oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Komitmen Yudo selaras dengan kehendak politik Presiden Joko Widodo.

Suwandi salah satu warga Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Kota Tuban mengaku menjadi korban mafia tanah.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan terus berupaya menuntasan hak atas tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pasalnya hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat diyakini dapat menepis sengketa tanah serta lenyapkan mafia tanah.

Saat ini patut diduga banyak terjadi aksi pembangkangan yang dilakukan oleh oknum-oknum KPH Perum Perhutani dalam pelaksanaan program-program pemerintah pusat, seperti dalam pelaksanaan program perhutanan sosial dan reforma agraria di kawasan hutan pulau Jawa serta Madura.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menerbitkan fatwa tentang Mafia Tanah dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat Aceh. Fatwa yang masih dalam bentuk draf tersebut dikeluarkan dalam sidang paripurna ke II MPU Aceh.

Mahkamah Agung R.I. dalam Putusan No. 200K/Pdt.Sus-Pailit/2023  tanggal 24 Januari 2023 telah menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Berlian Ismail, SH. yang berarti Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 23/Pdt.Sus.Gugatan lain lain/2022/PN.Niaga.Sby.Jo, 20/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Sby. Demikian keterangan webside resmi info perkara Mahkamah Agung.

Peradi Pergerakan menggelar pelantikan advokat baru, di Hotel Royal Tulip Bintoro Surabaya, Selasa 17 Januari 2023. Sebanyak 13 calon advokat dilantik langsung oleh Ketua Umum Peradi Pergerakan Sugeng Teguh Santoso dan Sekretaris Jenderal Imam Syafe’i.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sebanyak 8,3 juta hektare lahan Hak Guna Usaha (HGU) belum terpetakan. Sering menjadi pemicu konflik agraria.