Bendahara DPD Demokrat Jawa Timur dr Agung Mulyono mengapresiasi kerja cepat Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan jajarannya dalam menggebuk mafia tanah, khususnya di Jawa Timur.
Mafia Tanah
Lima Mafia Tanah Dibekuk, AHY Pastikan Tak Akan Ampuni Oknum
Satgas Mafia Tanah Jatim menangkap lima mafia tanah dari Banyuwangi dan Pamekasan yang meresahkan warga di dua daerah tersebut.
AHY Ditantang Sahroni Berantas Mafia Tanah! Harus Galak!
Menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, mendapat tantangan menumpas mafia tanah, meski masa jabatannya hanya beberapa bulan.
AHY Sowan Wapres, Diingatkan Soal Mafia Tanah
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sowan ke kediaman Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu petang (24/4).
Aliansi Mahasiswa Beri Waktu Jokowi Berantas Mafia Tanah
Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Islam Nusantara (AMIN) menggelar aksi damai di Istana Negara dan Gedung DPR RI Jakarta Pusat. Mereka turun jalan untuk mendesak pemerintah lebih serius memberantas mafia tanah yang saat ini masih banyak merugikan masyarakat.
Laksamana Yudo Siap Perangi Mafia Lahan Milik TNI
Perang terhadap mafia tanah penyerobot lahan milik TNI ditegaskan oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Komitmen Yudo selaras dengan kehendak politik Presiden Joko Widodo.
Tanah yang Ditempati Diserobot Mafia, Warga Tuban Lapor Polisi
Suwandi salah satu warga Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Kota Tuban mengaku menjadi korban mafia tanah.
Menteri ATR BPN Didampingi Bupati Yes Serahkan 154 Sertifikat Tanah Warga Lamongan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan terus berupaya menuntasan hak atas tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pasalnya hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat diyakini dapat menepis sengketa tanah serta lenyapkan mafia tanah.
Wujudkan Program Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria, Kopral Menggugat Bergerak Keliling Jatim Lawan Mafia Tanah dan Hutan
Saat ini patut diduga banyak terjadi aksi pembangkangan yang dilakukan oleh oknum-oknum KPH Perum Perhutani dalam pelaksanaan program-program pemerintah pusat, seperti dalam pelaksanaan program perhutanan sosial dan reforma agraria di kawasan hutan pulau Jawa serta Madura.
MPU Aceh Terbitkan Fatwa Haram Praktik Mafia Tanah
Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menerbitkan fatwa tentang Mafia Tanah dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat Aceh. Fatwa yang masih dalam bentuk draf tersebut dikeluarkan dalam sidang paripurna ke II MPU Aceh.
Kurator Albert Riyadi Tuntut Kapolrestabes Surabaya Tangkap Mafia Tanah
Mahkamah Agung R.I. dalam Putusan No. 200K/Pdt.Sus-Pailit/2023 tanggal 24 Januari 2023 telah menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Berlian Ismail, SH. yang berarti Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 23/Pdt.Sus.Gugatan lain lain/2022/PN.Niaga.Sby.Jo, 20/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Sby. Demikian keterangan webside resmi info perkara Mahkamah Agung.
Pelantikan Anggota Baru, Peradi Pergerakan Ingatkan Advokat Tak Terlibat Mafia Tanah
Peradi Pergerakan menggelar pelantikan advokat baru, di Hotel Royal Tulip Bintoro Surabaya, Selasa 17 Januari 2023. Sebanyak 13 calon advokat dilantik langsung oleh Ketua Umum Peradi Pergerakan Sugeng Teguh Santoso dan Sekretaris Jenderal Imam Syafe’i.
KPK Temukan 8,3 Juta Hektare Lahan HGU Belum Terpetakan, 244 Kasus Mafia Tanah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sebanyak 8,3 juta hektare lahan Hak Guna Usaha (HGU) belum terpetakan. Sering menjadi pemicu konflik agraria.
Dirut PT KHE Diduga Lakukan Propaganda Pengusutan Kasus Mafia Tanah di Kabupaten Lebong
Keterlibatan Dirut PT Ketahun Hidro Energi (KHE) Zulfan Zahar dalam skenario pengusutan kasus mafia tanah di Kabupaten Lebong, diduga memang benar adanya.
Presiden Jokowi Instruksikan Tindak Tegas Mafia Tanah, Nah Bagaimana Kasus di Lebong?
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional agar menindak tegas dan tidak diberi ampun mafia tanah yang merugikan masyarakat.