Sekdaprov Jatim Minta Kesiapsiagaan Tagana Hadapi Perubahan Iklim Ekstrim

Sekda Prov Jatim bersama anggota Tagana/ist
Sekda Prov Jatim bersama anggota Tagana/ist

Menghadapi perubahan iklim ekstrim yang tidak dapat diprediksi semakin aktif dan ditingkatkan terutama di wilayah Provinsi Jawa Timur. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur (Jatim) Adhy Karyono meminta kesiapsiagaan seluruh petugas penanggulangan bencana Taruna Siaga Bencana (Tagana).


Hal ini disampaikan setelah Sekdaprov Jatim Adhy Karyono mengukuhkan 400 anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana) dalam upacara Apel Siaga dalam rangka pembinaan Tagana Provinsi Jatim di Hotel Sidomuncul II, Situbondo, Sabtu, (30/10). 

Untuk informasi, Pengukuhan 400 anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana) dalam upacara Apel Siaga dalam rangka pembinaan Tagana Provinsi Jatim, ditandai dengan penyematan topi yang dilakukan Sekdaprov Jatim Adhy Karyono kepada perwakilan Tagana. 

Pada kesempatan tersebut, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono mengatakan, ingin bersilaturahim sekaligus mengundang Dinas Sosial, Koodinator dan Petugas Posko Tagana di 38 Kabupaten/Kota dalam rangka implementasi program penanganan bencana bidang perlindungan sosial Provinsi Jawa Timur. 

“Jadi, harus ada koordinasi untuk menyamakan kesepahaman secara berkesinambungan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Kab/Kota dalam penanggulangan bencana,” kata Sekdaprov Jatim Adhy Karyono dalam keterangan resmi yang diterima Kantor Berita RMOLJatim.

Dia menjelaskan, ada beberapa poin penting agar percepatan penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial di Provinsi Jawa Timur dapat terwujud. 

Pertama, membangun upaya mitigasi kesiapsiagaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana guna ketahanan sosial masyarakat dari ancaman resiko bencana.

Kedua, mendukung upaya percepatan laporan kejadian bencana yang koordinatif antara pusat dan daerah sebagai bahan analisa kebutuhan dalam layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana. 

Ketiga, melakukan sinergitas pelaksanaan klaster nasional perlindungan sosial pengungsian dan layanan dukungan psikososial sebagai intervensi dari pemulihan sosial korban bencana. 

Keempat, melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap Tagana dalam fase penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial di daerah masing-masing. 

“Berkaitan dengan poin-poin diatas, maka perlu ada sinergitas koordinasi antara Provinsi maupun Kab/kota untuk meningkatkan keaktifan Tagana melalui kegiatan Posko sebagai upaya percepatan laporan dalam menentukan langkah kebijakan penanganan bencana yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan,” jelasnya. 

Sejauh ini, kata Adhy, Pemerintah Daerah, Dinas Sosial dan Tagana kab/kota se Jawa Timur telah membantu Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas kemanusiaan membantu dalam penanganan bencana di kabupaten/Kota masing-masing. 

“Hal itu sudah dibuktikan saat percepatan penanganan bencana Awan Panas Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, dan bencana banjir, tanah longsor di beberapa daerah, yakni Kab. Malang, Trenggalek, Blitar, Situbondo, Jember, Banyuwangi, Gresik, Pacitan, Ponorogo,” urainya. 

Agar kinerja Tagana bekerja secara maksimal, Adhy menyampaikan pesan Gubernur Khofifah agar menambahkan alokasi anggaran untuk penanganan bencana. 

Salah satunya adalah insentif tagana dari jumlah 1.600 menjadi 1.900 Tagana serta insentif bagi FK Tagana Provinsi dan Koordinator Tagana, Petugas Posko Tagana 38 kab/kota. 

Disamping itu untuk perlindungan kepada Tagana Provinsi Jawa Timur dalam menjalan tugas, telah diikutsertakan kepesertaan BPJSTK BP Jamsostek. 

“Berkaitan dengan apresiasi tersebut, saya berharap sinergitas koordinasi antara Pemerintah Provinsi, dan Kab/Kota semakin meningkatkan peran serta Dinas Sosial dan Tagana dalam penanganan bencana di Provinsi Jawa Timur,” tegasnya.