Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kabupaten Madiun mengadakan sosialisasi pembinaan dan vvaluasi bagi petugas pemungut PBB desa atau kelurahan. Sosialisasi sebagai langkah pencegahan tindakan yang mengarah pada tindak pidana korupsi.
- PDIP Mulai Buka Pendaftaran Cabup-Cawabup Madiun
- 340 Alfaexpress Tersebar di Jalur Mudik, Siap Penuhi Segala Kebutuhan Perjalanan
- Jemaah Sudah Bayar Lunas, Ladima Tour Travel Madiun Tak Kunjung Berangkatkan Umroh
Sosialisasi yang dilaksanakan digedung Eka Kapti Puspem Mejayan tersebut menghadirkan narasumber dari Polres Madiun, Kejaksaan Negeri, serta LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).
"Sosialisasi kali ini tujuannya untuk memberikan pengetahuan tentamg hukum serta memberikan evaluasi agar para petugas pemungut ini bekerja sesuai dengan koridornya," ujar Kabid Pengembangan dan Penetapan Bapenda Kabupaten Madiun, Bustam Khoirudin, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (2/11).
Selain itu lanjut Bustam kejadian beberapa tahun lalu adanya oknum yang bermasalah dengan mengunakan setoran pajak untuk kepentingan pribadi yang akhirnya berurusan dengan aparat penegak hukum, kejadian itu bisa menjadi pengalaman bagi para petugas pemungut PBB P2.
Setidaknya para petugas pemungut dalam menjalankan tugasnya tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
"Sosialisasi ini juga memberikan pengetahuan agar para petugas saat menjalankan pekerjaan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Pengalaman yang lalu bisa dijadikan contoh," kata Bustam.
Dalam acara tersebut, satu persatu narasumber membeberkan materi yang telah disiapkan dimulai dari kejaksaan negeri kemudian Polres Madiun dan ditutup dangan LSM. Sosialisai terbagi dalam dua sesi sesi pertama penerangan materi dan diteruskan dengan sesi tanya jawab.
Usai acara, Sekjen LSM MAKI Komaryono mengatakan bahwa sosialisasi yang dilaksanakan Bapenda bisa untuk menambah wawasan bagi para petugas pemungut pajak agak tidak terjerumus dalam tindak pidana korupsi.
"Sosialisasi ini menambah wawasan kepada pwtugas pwmungut pajak agar tidak terjerumus tindak pidana korupsi, jadi disaat menjalankan tugasnya tidak selalu menggampangkan pekerjaannya," terang Kormayono.
Komaryono mengatakan pihaknya akan mendampingi Bapenda tidak hanya dalam soal pemungutan pajak, tapi juga sosialisasi tentang peraturan-peraturan yang terbaru yang kaitannya dengan pajak sumber daya alam yang ada di kabupaten Madiun.
"Kami akan mendampingi Bapenda khususnya sosialisasi-sosialisasi peraturan yang ter update kaitannya dengan pajak sumber daya alam yang ada kabupaten Madiun," pungkasnya. 
- Belum Serahkan PSU, Pemkot Surabaya Black List 20 Pengembang, Perizinannya Ditahan!
- Koalisi Masyarakat Sipil Sidoarjo Desak KPK Tahan Gus Muhdlor Tersangka Korupsi
- Pajak Kendaraan Bermotor Siap Dongkrak PAD Kota Surabaya, Ditaksir Rp 1 Triliun Per Tahun
