maki

Sekjen Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Komaryono menilai perencanaan rehab pasar kawak yang berada di jalan Kutai kota Madiun terkesan asal asalan.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyayangkan kinerja dan sikap dari Komisi III DPRD Kota Balikpapan yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya atas permasalahan-permasalahan proyek pembangunan bangunan air pengendali banjir DAS Ampal Balikpapan yang hingga saat ini progresnya terkesan lamban. 

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengirimkan dokumen dan data terkait dugaan tindak korupsi proyek DAS Ampal Balikpapan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta MAKI untuk segera melengkapi dokumen pendukung laporan dugaan tindak korupsi proyek DAS Ampal Balikpapan.

Sekretaris Jenderal MAKI  Komaryono SH, MM. SdM. mendatangi kantor Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta. Kedatangan Sekjen MAKI tersebut untuk mendesak agar KASN mengeluarkan Rekom untuk mengembalikan pejabat-pejabat  yang dimutasi dan menduduki jabatan yang tidak sesuai prosedur dan melanggar peraturan perundangan yang berlaku di lingkup Pemkot Balikpapan. 

Perkembangan dan tindak lanjut terkait pelanggaran mutasi dan pelantikan jabatan di lingkup pemerintah kota Balikpapan dipertanyakan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Sekretaris Jenderal MAKI Komaryono mengatakan, kemarin pihaknya mengirimkan surat permohonan informasi perkembangan terkait tindak lanjut yang ditujukan kepada qketua Komisi Aparatur Sipil Negara yang dikirim pada tanggal 7 Juni 2023.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk monitoring dan penyelidikan dugaan penyimpangan lelang dan pembangunan proyek pengendali banjir DAS Ampal Balikpapan.

Isu pungli yang dilakukan oknum Kejaksaaan kepada para petani tidaklah benar. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) memastikan uang yang diisukan pungli tersebut adalah uang hasil sitaan yang merupakan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pupuk bersubsidi di tahun 2019.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menelusuri adanya dugaan pungli di Kejari Kabupaten Madiun. Tim pencari fakta sudah diterjunkan untuk mencari sejumlah korban yang merasa diperas oleh oknum yang mengatasnamakan Korps Adhyaksa tersebut.

Vonis 10 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim tipikor kepada Mardani H Maming, mantan Bupati Tanah Bumbu Kalksel, dalam kasus suap izin usaha pertambangan (IUP), dinilai sebagai putusan yang wajar. 

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kabupaten Madiun mengadakan sosialisasi pembinaan dan vvaluasi bagi petugas pemungut PBB desa atau kelurahan. Sosialisasi sebagai langkah pencegahan tindakan yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

Dugaan kredit macet PT Titan Group berpotensi melahirkan tindak pidana korupsi.

Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyoroti kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dalam melakukan penyidikan kasus dugaan penyimpangan pemberian kredit yang dilakukan oleh PT Atlantik Bumi Indo (PT ABI) dari Sentra Kredit Menengah Bank Negara Indonesia (BNI) Kanwil Surabaya.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk dapat menuntaskan seluruh kasus yang tertunggak yang ada di Gedung Bundar.

DPR diminta untuk melakukan pengawasan serta pengawalan atas pencairan dan penggunaan dana penyertaan modal negara (PMN) pada sembilan BUMN sebesar Rp 42,38 triliun.