Bupati madiun H Ahmad Dawami hadir menjadi narasumber pada acara sharing session alternatif pembiayaan infrastruktur dengan skema KPBU di Hotel Grand Mercure Malang.
- Tari Solah Kampung Pesilat Madiun Pecahkan Rekor MURI Dunia di Hardiknas 2024
- Ini Alasan Golkar Kota Madiun Tak Buka Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota
- DPD PAN Madiun Dukung Zulhas Kembali Pimpin PAN
Pemerintah Kabupeten Madiun merupakan Pemerintah Daerah di Indonesia yang pertama melakukan kegiatan alternatif pembiayaan infrastruktur alat penerangan jalan (APJ) dengan skema Kerjasama Pemerintah Bersama Badan Usaha (KPBU).
"KPBU ini harus dipelajari dulu, kalau tidak paham pasti sulit dilaksanakan, yang pertama adalah penyamaan persepsi akan kebutuhan infrastruktur dasar. Di Kabupaten Madiun KBPU ini bisa berjalan gara-gara sering ngopi bareng," ujar Bupati Madiun H Ahmad Dawami dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Selasa (8/11).
H Ahmad Dawami menambahkan, perlunya penyamaan persepsi dalam penentuan infrastruktur dasar, di Kabupaten Madiun memilih APJ, dikarenakan apabila dilakukan dengan pembiayaan apbd harus menunggu 50 tahun lagi kabupaten madiun ini bisa terang, sedangkan kebutuhan APJ ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
Panjang lebar Bupati menceritakan proses KBPU APJ di Kabupaten Madiun, beliau mempersilahkan daerah lain bisa untuk belajar di Kabupaten Madiun, hal ini untuk membantu daerah segera dapat melakukan pembangunan infrastruktur dasar guna pelayanan masyarakat segera terlaksana.
"Sebenarnya gampang prosesnya apabila kita sudah mengetahui titik-titik mana proses yang harus segera diselesaikan agar kita tepat waktu. Kami persilahkan apabila ada yang belajar dikabupaten madiun dan akan kami berikan contoh-contoh dokumennya," ujar Bupati yang akrab disapa Kaji Mbing.
Kegiatan yang gelar oleh PT penjamin infrastruktur indonesia ini dihadiri Sri Bagus Guritno Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas, Brahmantio Isdijoso Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Kemeterian Keuangan, Bhimantara Widyajala Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, Kementerian Keuangan serta 22 Kabupaten/Kota yang ingin melakukan proses alternatif pembiayaan infrastruktur dengan skema KBPU. 
- Tak Hanya Daftar Pilwali di PDIP, Eri Cahyadi Bakal Merapat di PKB dan Parpol Lain
- Jelang Pilkada 2024, Ketua DPD NasDem Gresik Diganti
- Kenali Gejala Tertular Flu Singapura, Dinkes Surabaya Imbau Masyarakat Terapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat
