Luapan amarah Wali Kota Eri Cahyadi lantaran rekam medis di RSUD dr. Soewandhie lamban ternyata mendapat perhatian serius dari salah satu pimpinan DPRD Surabaya.
- Pasca Sidak Wali Kota Eri, Pelayanan RSUD dr Soewandhie Berubah Total
- Road to Hakordia 2022, Wali Kota Eri Sebut Korupsi Bukan Hanya Dalam Bentuk Uang Tapi Juga Waktu
- Hari Pertama Masuk Kerja, Wali Kota Eri Sidak Pelayanan RSUD dr Soewandhie
Baca Juga
Pasalnya temuan tersebut tidak sepatutnya terjadi. Hal ini lantaran Kota Surabaya sudah lama menyematkan label sebagai kota Smart City.
"Artinya kita mengganggap bahwa digitalisasi sudah jamak dilakukan, dan menjadi tradisi. Digitalisasi seharusnya sudah menjadi bagian dari sistem administrasi," kata Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya AH Thony dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (3/11).
Legislator senior Partai Gerindra itu mengatakan, temuan ini tentunya mengagetkan dan ironis.
Sebab selama ini pemkot Surabaya rajin menunjukkan berbagai layanan masyarakat melalui platform digital. Misalnya saja e-Peken, sebagai platform belanja digital.
"Coba bayangkan kita beli brambang (bawang) saja sudah lewat aplikasi on line. Nah ini orang sakit yang berurusan dengan nyawa, tidak segera dilakukan penanganan. Karena masih mencari-cari rekam medis di rak. Kemudian ada yang ketlisut. rekam medis pasien tidak ketemu mulai jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Seakan-akan Smart City ambyar," tandasnya.
Menurut AH Thony ini insiden besar meskipun dari persoalan yang kecil.
Kejadian ini membuat pihaknya sebagai legislator meragukan Surabaya sebagai kota Smart City.
Bahkan ia juga mencurigai kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Surabaya masih melakukan sistem manual.
"Jangan-jangan sistem di dinas lain atau OPD lain sama seperti itu," ujarnya.
AH Thony menambahkan, Surabaya yang sudah melabeli dirinya sebagai kota Smartphone City seharusnya sudah menerapkan digitalisasi terhadap semua layanan dengan menggunakan data base.
"Data primer masyarakat harus ada. Apalagi walikota berulang kali mengatakan, KTP sebagai password berarti harus ada evolusi bahkan revolusi. Pengolahan data di Dinas Kependudukan, terkoneksi dengan OPD lain dan unit-unit masyarakat, diantaranya rumah sakit," jelasnya.
AH Thony mengatakan pasca temuan dan menjadi insiden ini, pemerintah kota Surabaya harus segera membangun kembali terhadap sistem Smart City.
"Pemerintah kota harus menyakinkan kepada kita semua bahwa Smart City itu nyata adanya. Tidak hanya jargon belaka. Harus diterjemahkan. Smart City jangan hanya menjadi bahasa elit pemerintah kota, tapi harus menjadi bagian dari teknis yang harus dilaksanakan sebagai bentuk terjemahan dari spirit itu. Kalau ini ga ada Smart City ambyar," pungkasnya.
- Versi Insis, AHY Paling Moncer Dampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024
- Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Jatim 2022 Raih Predikat Kualitas Tinggi dan Masuk Zona Hijau
- Tiga Pejabat Diskoperindag Gresik Diperiksa Kejaksaan
