Proyek pembangunan Ibukota Negara (IKN) dianggap terlalu dipaksakan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dengan situasi belum ada investor yang meneken perjanjian kerjasama hitam di atas putih, megaproyek yang menelan biaya Rp 460 triliun itu dikhawatirkan akan menggunakan APBN dan utang.
- Rizal Ramli akan Cabut Omnibus Law dan Proyek IKN Jika Jadi Presiden
- Pengamat Intelijen: Jika Ketegangan Laut Cina Meningkat, Kerawanan IKN jadi Meningkat
- Otorita IKN Yakin Ibukota Baru Tetap Dibangun Usai Jokowi Lengser
Dalam pandangan mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazier, investasi IKN ini semakin tidak logis. Hanya untuk memenuhi hasrat serta ambisi Jokowi di akhir masa jabatannya sebagai presiden selama dua periode ini.
"Pokoknya, semakin didalami, IKN semakin tidak logis, dan dari investasi yang diharapkan sudah terbayang kerugian yang akan di peroleh,” kata Fuad melansir Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (9/12).
Fuad menuturkan, investor asing masih gamang masuk ke proyek IKN lantaran mereka mengamati kondisi ekonomi global dan kondisi Indonesia terkini, sehingga perlu kehati-hatian untuk menggelontorkan dana besar.
"Nah, calon-calon investor di luar negeri juga mengamati perkembangan ini. Apalagi Soft Bank yang semula bersemangat, setelah melihat kenyataannya tidak logis, sudah membatalkan untuk investasi di IKN,” ujarnya.
Karena itu, Fuad berharap Presiden Jokowi tidak terlalu berambisi dalam pembangunan IKN ini.
"Harapan kita, sejujurnya, Presiden Jokowi bisa bangun dari mimpinya dan sadar bahwa dukungan-dukungan politik itu semu,” tutupnya.
- AHY: Kekuatan Utama Pembangunan IKN Ada di Investasi
- Antisipasi Over Capacity, Penghuni IKN Tak Lebih dari Dua Juta Jiwa
- Terungkap Alasan Ibu Kota Pindah ke IKN
