Jabatan Panglima TNI yang akhirnya diserahkan ke Laksamana Yudo Margono, diharapkan Presiden Joko Widodo, tak digunakan untuk terlibat dalam politik praktis.
- Panglima TNI Terjunkan Personel ke Pulau Rempang
- Prajurit Bunuh Imam Masykur, Panglima TNI: Mohon Maaf Seluruh Rakyat Indonesia
- Labuan Bajo Jadi Lokasi KTT ASEAN, Ini Saran Panglima TNI
Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo usai melantik dan memimpin pembacaan sumpah jabatan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (19/12).
"Yang penting menjaga netralitas TNI agar tidak tertarik-tarik pada politik praktis Yang penting (itu)," ujar Jokowi.
Mantan Walikota Solo itu menilai, TNI memiliki peran untuk menjaga dinamika politik di dalam negeri tetap aman dan terkendali.
"Yang penting sinergi antara TNI dan Polri dalam menjaga kondusivitas negara kita," imbuhnya menegaskan.
"Karena penting stabilitas politik keamanan dalam rangka pembangunan negara kita, pertumbuhan ekonomi kita dalam situasi yang tidak pasti di global," demikian Jokowi menambahkan.
Pelantikan Yudo tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) 91/TNI/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI yang dibacakan di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir Jakarta Pusat, Senin (19/12).
- Lelang Proyek Pembangunan Alun-alun Jember dan Jalan Andongrejo-Bandealit Senilai Rp40 M Dinilai Ilegal
- Ambulans Angkut 6 Pegawai Dinas Kesehatan Tulungagung Terguling Usai Tabrak Pengendara Motor
- Polrestabes Surabaya Tangkap 11 Pelaku Pesta Narkoba
