Berkembangnya wacana sistem pemilu proporsional tertutup di publik belakangan ini karena terdapat gugatan judicial reviewdi Mahkamah Konstitusi, disarankan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, tak ditanggapi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
- MK Lampaui Kewenangan Jika Putuskan Sistem Pemilu Tertutup
- Soal Gugatan Pemilu Tertutup, Bambang Pacul: Kenapa Tidak Ikuti Prosedur MK Saja?
- Sistem Proporsional Tertutup Akan Kacaukan Tahapan Pemilu, Jokowi Harusnya Bersikap
Pasalnya, pernyataan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam acara diskusi Catatan Akhir Tahun 2022 KPU RI pada Kamis kemarin (29/12,) mendapat kritik dari sejumlah elite parpol.
Sebabnya, Hasyim menyatakan ada kemungkinan sistem pemilu proporsional tertutup diterapkan pada Pemilu Serentak 2024.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menyampaikan sarannya kepada Ketua KPU RI Hasyim Asyari dan jajarannya agar menahan diri untuk tidak ikut larut dalam perdebatan wacana sistem pemilu proporsional tertutup.
"Tidak pas kalau kita (penyelenggara pemilu) komentarin hal seperti (proposional terbuka atau tertutup). Menurut saya tidak pada tempatnya kita mengomentari seperti itu, karena kita fokusnya adalah menyelenggarakan pemilu," ujar Bagja saat ditemui di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (30/12).
Komisioner Bawaslu RI dua periode ini memaparkan, persoalan penerapan sistem pemilu proposional terbuka atau tertutup dalam Pemilu 2024 lebih pantas dibicarakan oleh pemangku kebijakan pembuat peraturan perundang-undangan.
"Komisi II DPR, pemerintah (yang pantas) membicarakan hal tersebut (sistem proposional). Jadi kita lebih baik, penyelenggara pemilu tidak ikut dalam perdebatan seperti itu," harapnya dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
- Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024 di Jember Masuki Penyampaian Kesimpulan
- Kasus Penggelembungan Suara, PKB Jember Desak Bawaslu Fokus Usut Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu
- Prabowo-Gibran Ditetapkan Pemenang Oleh KPU, Gus Fawait: Kami Bangga, Jatim Basis 02
