sistem proporsional tertutup

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak punya kewenangan membuat UU. Oleh karena itu, MK tidak berhak memutuskan Indonesia menggunakan sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka.

Informasi mengenai Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan memutus pemilu legislatif menggunakan sistem proporsional tertutup ditanggapi santai PDI Perjuangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah sistem pemilihan legislatif (Pileg) terbuka menjadi tertutup berdampak pada pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Sistem proporsional terbuka seperti diatur dalam UU 7/2017 tentang Pemilu, adalah pilihan terbaik untuk menjadi pedoman pelaksanaan hajatan demokrasi lima tahunan.

Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan dapat konsisten dengan keputusannya pada 2008, yang mengubah sistem proporsional tertutup menjadi terbuka.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan mendengarkan aspirasi masyarakat yang ingin Pemilu 2024 tetap digelar secara proporsional terbuka.

Mahkamah Konsitusi (MK) diyakini akan menolak gugatan Undang-Undang Pemilu Nomor 7/2017 Tentang Pemilu dengan nomor perkara 114/PUU-XX/2022 terkait sistem proporsional terbuka.

Penolakan delapan parpol di parlemen terhadap wacana sistem proporsional tertutup lebih karena dipengaruhi merugikan secara politik. Di sisi lain, PDIP merasa diuntungkan jika dilakukan dengan sistem proporsional tertutup.

Delapan partai politik di parlemen yang menentang sistem proporsional tertutup diprediksi pada akhirnya akan mendukung PDI Perjuangan setelah menyadari bahwa sistem coblos tanda gambar partai itu lebih baik. Daya tawar partai di hadapan kader dan pemilih pun lebih tinggi.

Sikap tegas penolakan atas wacana pemberlakuan sistem proporsional tertutup patut diapresiasi oleh publik. Bahkan, 8 Fraksi DPR RI mendesak Mahkamah Konstitusi menolak sistem pemilu tertutup.

Terkait dengan perdebatan tentang sistem pemilihan proporsional tertutup, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Ashdiddqie mengingatkan agar diterapkan paska pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024.

Penolakan delapan partai yang ada di DPR terhadap wacana sistem proporsional tertutup akan berdampak pada perpecahan kabinet Presiden Joko Widodo.

Inisiasi Partai Golkar mengajak parpol lain untuk menolak sistem proporsional tertutup patut diapresiasi. Inisiasi Golkar, sekaligus menunjukkan kapasitas mereka dan ketokohan Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menolak sistem proporsional tertutup pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Prabowo menginginkan agar rakyat memilih secara langsung, perwakilannya di parlemen dan bukan pengurus partai.

Penolakan atas wacana penerapan kembali sistem proporsional tertutup dalam Pemilu 2024 terus bermunculan. Salah satunya yang ditegaskan Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aceh, Munawar AR, yang menilai sistem proporsional tertutup sama saja kembali kepada masa Orde Baru.